Pembiayaan BST Terancam Dicabut, Pemprov Jateng Dorong Cost Sharing Aglomerasi Soloraya

SEMARANG (Soloaja.co) - Operasional tiga dari lima koridor Batik Solo Trans (BST) yang selama ini didanai oleh pemerintah pusat terancam berhenti akibat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi solusi kemandirian fiskal melalui skema cost sharing (berbagi biaya) antar daerah aglomerasi Soloraya.

Hal ini terungkap usai Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025), untuk membahas keberlanjutan layanan buy the service (BTS) aglomerasi tersebut.

• Gubernur Luthfi Minta Tani Merdeka Berkontribusi Reduksi Kemiskinan
• Jateng Jajaki Kerja Sama dengan Uzbekistan: Koneksi Wisata Religi hingga Produk Halal

Tiga Koridor BST Tergantung Anggaran Pusat

Wali Kota Respati menjelaskan bahwa layanan aglomerasi transportasi BST melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali.

"Dari lima koridor Batik Solo Trans yang sudah beroperasi, tiga koridor pembiayaannya ditanggung oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan dua lainnya dibiayai oleh APBD Pemkot Surakarta," kata Respati.

Layanan BST dan tujuh feeder pendukungnya saat ini melayani sekitar 13.000 hingga 14.000 masyarakat Soloraya setiap hari. Ancaman terbesar datang dari rencana pemerintah pusat yang akan mencabut penganggaran tersebut. Respati menekankan perlunya solusi cepat. 

"Ke depan pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya ini, maka kami [berupaya] mendorong adanya kemandirian fiskal dan mendorong cost sharing dengan kabupaten sekitar. Mayoritas pengguna Batik Solo Trans ini dari warga kabupaten sekitar," ungkapnya.

• Strategi Akuntan Hebat di Era Digital: HMPSA Unisri Gelar Diskusi "Accounting for the Future"
• Sekolah Rakyat Ke-13 di Jateng Resmi Dibuka

Gubernur Luthfi: BST Sudah Jadi Road Map yang Matang

Gubernur Ahmad Luthfi memberikan dukungan penuh. Menurutnya, BST bukan hanya sekadar layanan, melainkan sudah menjadi roadmap aglomerasi transportasi yang matang dan terintegrasi, melibatkan Perusahaan Otobus (PO) lokal.
"Ini sebenarnya sudah jadi Roadmap. Sudah berjalan dan beda dengan daerah lain... Solo ini sudah paten," kata Ahmad Luthfi.

Maka dari itu, Gubernur meminta Dinas Perhubungan Jawa Tengah dan stakeholder terkait untuk segera menggelar rapat. Ia menegaskan agar layanan aglomerasi transportasi BST ini tetap berjalan untuk melayani masyarakat. "Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara sharing. Teknis nanti silakan dibahas," pinta Gubernur.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, menambahkan bahwa untuk menutupi pembiayaan yang terkena refocusing dari APBN tersebut, konsep gotong royong antar daerah Soloraya adalah keharusan.
"Konsep gotong royong itulah yang nanti Gubernur akan bertemu dengan semua bupati dan wali kota se-Soloraya untuk membahas hal ini. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan yang baik," pungkas Sujarwanto.