SEMARANG (Soloaja.co) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa keberadaan organisasi tani tidak boleh hanya sebatas pembentukan kepengurusan. Ia menuntut agar setiap organisasi tani memiliki peta jalan (road map) kerja yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Kalau hanya bikin pengurus tapi tidak punya road map kerja, untuk apa. Intinya harus bisa mengurangi kemiskinan," tegas Ahmad Luthfi saat menerima audiensi pengurus Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah di kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).

Gubernur Luthfi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi petani harus diarahkan pada tujuan utama, yaitu reduksi kemiskinan di Jawa Tengah.
“Nanti lapor ke Mas Dar (Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono) bahwa tugas kita (Tani Merdeka Jawa Tengah) adalah mereduksi kemiskinan di Jateng,” imbuhnya.

• Jateng Jajaki Kerja Sama dengan Uzbekistan: Koneksi Wisata Religi hingga Produk Halal
• Target Jalan Mantap 94% di Jateng Dikebut Hingga Akhir 2025

Menanggapi arahan tersebut, Dimas, seorang petani muda anggota Tani Merdeka, menyatakan organisasinya telah menyiapkan peta jalan yang sejalan dengan prioritas pemerintah.

“Terutama yang sejalan dengan Mas Dar, yaitu terkait Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian). Tetapi pada umumnya Insya Allah dampaknya akan terasa pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa kami lakukan secepatnya,” ujar Dimas.

Ahmad Luthfi juga menyoroti peran strategis Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Ia meminta organisasi tani terus memperkuat produktivitas dan distribusi hasil pertanian untuk berkontribusi signifikan tidak hanya dalam penurunan kemiskinan, tetapi juga penanganan isu stunting.

• Strategi Akuntan Hebat di Era Digital: HMPSA Unisri Gelar Diskusi "Accounting for the Future"
• Sekolah Rakyat Ke-13 di Jateng Resmi Dibuka

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat 9,58% (sekitar 3,40 juta jiwa). Angka ini menunjukkan penurunan dari posisi Maret 2024 yang mencapai 10,47% (3,70 juta jiwa).

Meski terjadi penurunan kemiskinan, isu stunting masih menjadi perhatian. Data DP3AP2KB Jawa Tengah mencatat prevalensi stunting balita pada 2023 sebesar 20,7%, yang menuntut percepatan intervensi lintas sektor, termasuk dari sektor pertanian yang menyediakan pangan.

Sektor pertanian, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa Tengah.