Tokoh Ulama Sebut Subsidi BLT Masyarakat Kurang Mampu Sesuai Perintah Fiqih
JAKARTA (Soloaja.co) - Agar negara tidak jatuh kedalam resesi dan kebangkrutan, Pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM didorong karena kenaikan harga minyak dunia akibat tekanan ekonomi global.
Diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi, yang mencontohkan negara Venezuela yang mengalami krisis dan bangkrut akibat mempertahankan subsidi diluar dari kemampuannya.
- Gubernur Ganjar Apresiasi Koperasi Srikandi Gema Salam, Siap Sejahterakan Istri Eks Napiter
- Sejumlah Pengamat Sebut BLT Tepat Sasaran Jadi Solusi Atasi Dampak Penyesuaian Harga BBM
"Berkaca pada Venezuela, bahwa tidak mungkin Indonesia akan terus terbebani oleh bantuan subsidi yang di luar kemampuan. Sehingga penyesuaian harga BBM dinilai sebagai pilihan terbaik yang diambil pemerintah." Kata KH Ahmad Fahrur Rozi, Sabtu 27 September 2022.
Selain itu, Gus Fahrur juga menilai bahwa pemerintah tidak serta merta melakukan penyesuaian harga BBM, tetapi justru mengalihkan subsidi untuk bansos, BLT dan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang.
Gus Fahrur juga mengemukakan pengalihan subsidi pada masyarakat miskin adalah perintah syariah. Ia menjelaskan bahwa dalam zakat, fakir miskin adalah objek utama, termasuk dalam hal subsidi.
- Komisi I DPRD Sukoharjo Selidiki Kasus Dugaan Raibnya Tanah Kas Desa Gedangan Seluas 3000 meter
- Barry Callebaut Cetak Kesuksesan Bisnis Cokelat dan Kakao di Indonesia
"Bahwa secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu. Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang tidak mampu demi kemaslahatan, maka sudah sepatutnya langkah pemerintah untuk diberikan dukungan penuh." Tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh tokoh agama dari Sumatera Barat, Buya Mas’oed Abidin juga memiliki pandangan serupa. Buya menilai bahwa fungsi APBN seharusnya dapat dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan juga berbagai sektor utama seperti sektor Kesehatan dan Pendidikan.
Buya juga menegaskan bahwa subsidi BBM sebaiknya tetap harus di atur penggunaannya agar tertuju pada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Sehingga Buya berharap masyarakat mendukung penuh penyesuaian harga BBM subsidi karena hal tersebut tidak bisa dihindari oleh karena faktor global dan terjadi di berbagai negara.
- 705 Calon Sarjana Ekonomi UMS Terima Pembekalan Siap Masuk Dunia Kerja
- Subholding Gas Pertamina Laksanakan Terobosan Pemanfaatan LNG untuk Tingkatkan Sinergi dan Pemanfaatan Teknologi
Terpisah, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Marsudi Syuhud, juga menyampaikan bahwa sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat yang membutuhkan.
"Bahwa suatu kewajiban untuk membangun kemaslahatan bangsa. Maka kebijakan Presiden sebagai pemimpin yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk membangun kemaslahatan bangsa, harus diyakini oleh semua pihak sebagai pilihan yang terbaik." Ungkap Marsudi.
Ia juga mengemukakan bahwa Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan sehingga kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi merupakan tindakan yang tepat, yaitu agar nilai guna subsidi tepat sasaran.