JAKARTA (Soloaja.co) - Sejumlah pengamat ekonomi menilai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digulirkan pemerintah disebut merupakan solusi jangka pendek dalam mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM, sekaligus juga menjadi solusi dapat diberikan untuk melengkapi solusi jangka Panjang.

Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Athor Subroto, Ph.D, mengatakan, pemerintah tidak mungkin memberikan BLT secara terus-menerus kepada masyarakat karena adanya keterbatasan anggaran. Namun, memang perlu pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif dibandingkan dengan BLT karena BLT juga memiliki dampak, diantaranya akan menaikkan inflasi. Ketika daya beli terjaga, masyarakat golongan rentan akan menjaga optimisme dan tidak panik.

"Perlu pelibatan komunitas masyarakat yang lebih formal atau yang disebut dengan people gorvernance dalam penyaluran BLT, dimana orang-orang terlibat aktif atau berkontribusi dalam menyejahterakan publik." Ungkap Athor Subroto, Ph.D di Jakarta, Jumat 16 September 2022.

Athor Subroto menilai pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah merupakan langkah baik dan lebih tepat sasaran. Diakui distribusi subsidi selama ini masih belum tepat sasaran karena subsidi dalam bentuk barang bisa diperoleh oleh semua kalangan masyarakat.

SKSG UI sering mengadakan diskusi kritis tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, dengan memberikan pandangan kritis melalui policy-policy brief setelah diskusi, termasuk dampak dari penyesuaian harga BBM.

"Jika harga BBM naik pasti akan memiliki dampak domino terhadap sektor lain. Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT. Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah,"ujar Athor.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum ekonomi Konstitusi Defiyan Cori turut mengatakan, bansos bisa dijadikan usaha untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pro rakyat dilanjutkan.

"Semoga ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan memberikan pendampingan. Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya. Saya yakin jika ini dilakukan pertumbuhan ekonomi kita bisa 6 persen," tandas Cori.

Sementara itu, Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto, Menurut Bagong Suyanto, kehadiran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

"Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik pasti berbagai barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” kata Pengamat Sosial dari Universitas Airlangga, Bagong Suyanto di Surabaya.

Menurut Bagong, Pemerintah perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah. Namun bukan berarti bukan tanpa resiko. Pemberian bantuan seperti ini di sisi lain justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.