SEMARANG (Soloaja.co) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bertindak cepat merespons isu keamanan pangan dengan meluncurkan hotline aduan khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul instruksi Gubernur Ahmad Luthfi untuk menjamin kualitas dan keamanan menu yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Masyarakat kini dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan terkait MBG melalui nomor hotline Pemprov Jateng: 0811-2622-000.
Jaringan Pengaduan Mencakup 35 Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa selain nomor provinsi, seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah juga memiliki saluran pengaduan serupa.

• Seminar Nasional IIM Surakarta: Dirut BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Ajak Mahasiswa Jadi Social Agent JKN
• Sorotan Dunia! The Rockefeller Foundation Kunjungi Dapur Sehat SD Muhammadiyah 1 Solo

“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, dan Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601,” ungkap Yunita, Jumat, 10 Oktober 2025.

Layanan aduan yang masuk tidak hanya terbatas pada dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar gizi. Setiap laporan akan ditindaklanjuti Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sanksi Penutupan Dapur Jika Membandel

Yunita menegaskan, pembukaan hotline dan sistem quick response ini adalah bentuk komitmen pimpinan daerah untuk mengawal kesuksesan MBG. Laporan yang masuk akan diproses secara berjenjang.

“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.

• Pasca-PHK, BPJS Ketenagakerjaan Buka Layanan Khusus Pencairan JHT di Lokasi PT Pelangi Indah Jaya
• Pastikan Dapur Higienis MBG Aman, Wabup Sukoharjo Sidak Sekolah Penerima

Sebagai contoh, Yunita menyebutkan kasus dugaan keracunan di salah satu wilayah, di mana Dinkes Jateng berkoordinasi dengan BGN yang kemudian memutuskan menutup sementara dapur penyedia makanan tersebut.

"Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara) sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya. SPPG yang ingin kembali beroperasi harus melalui evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan.

Yunita mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan, untuk terus membangun komunikasi terbuka dan berkoordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan dan penjamah makanan.