Jawa Tengah Kejar Zero Bullying, Pesantren Disiapkan Jadi Lembaga Pendidikan Ramah Anak dan Perempuan

SEMARANG (Soloaja.co) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh untuk mewujudkan provinsi tanpa perundungan (zero bullying). Hal ini diwujudkan dengan mendukung penuh inisiasi program Pondok Pesantren Ramah Anak yang digagas oleh Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jateng, UNICEF, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten.

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, mengatakan program ini sangat penting mengingat tingginya angka kekerasan pada anak di Jawa Tengah. Data Kanwil Kemenag Jateng mencatat, pada tahun 2024 terdapat 1.349 kasus, dan hingga Juli 2025 sudah mencapai 867 kasus.

• Jaga Kesiapsiagaan, Polres Wonogiri Gelar Latihan Bela Diri untuk Seluruh Anggota
• Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Mahasiswa Polines Tulang Punggung Investasi Jawa Tengah

"Memang kita dituntut untuk zero bullying di Jawa Tengah, di sekolah-sekolah, termasuk di pondok pesantren," ujar Taj Yasin dalam acara Halaqah Pesantren Ramah Anak, Pesantren Aman dan Sehat di Semarang, Rabu (27/08/2025).

Taj Yasin menambahkan, dengan adanya Satgas Penanganan Kekerasan di lingkungan pesantren yang sudah dibentuk oleh Kemenag, Pemprov Jateng akan berkolaborasi untuk menyosialisasikan program ini ke 5.364 pesantren yang terdata di provinsi tersebut. Program ini tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga pada perempuan dan difabel.

Mencegah Pernikahan Anak dan Mendorong Transparansi

Selain kekerasan, Gus Yasin, sapaan akrabnya, juga menyoroti tingginya angka pernikahan anak. Menurut data, sebanyak 7.903 anak di bawah usia 19 tahun menikah pada tahun 2024. Hal ini menjadi masalah serius karena anak-anak belum matang secara mental maupun reproduksi.

• Normalisasi Sungai Selamatkan 450 Hektar Sawah Demak, Wagub Yasin Hadiri Acara Wiwitan Tandur Pari
• Dua Guru Besar Teknik Kimia UMS Hadirkan Inovasi Berkelanjutan dari Teknologi Separasi dan Pengolahan Limbah

Ia menekankan agar pesantren lebih transparan jika menemukan kasus perundungan atau pelanggaran hukum. Transparansi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam.

Kepala Kanwil Kemenag Jateng, Saiful Mujab, menyatakan bahwa Satgas yang telah dikukuhkan akan segera bergerak ke tingkat kabupaten/kota. "Kita akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengawal pesantren dengan baik," katanya.

Mewujudkan Budaya Ramah Anak di Pesantren
Kepala Perwakilan UNICEF untuk Wilayah Jawa, Arie Kurnia, mengatakan program ini akan menyasar tenaga pendidik, santri, hingga orang tua.

• Rekomendasi Tab Harga Ramah dengan Spesifikasi Mantap, Gen Z Wajib Tahu!
• Berhasil Raih Kehati ESG Award 2025, BRI Terdepan dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan

"Sudah ada petunjuk teknis dari Menteri Agama tentang bagaimana menjadi pesantren yang ramah anak. Kami berharap ini bisa menjadi budaya, seperti Kota Layak Anak atau Sekolah Ramah Anak," jelasnya.

UNICEF juga berharap agar pesantren dapat menjadi wadah bagi santri untuk berprestasi dan menjadi duta anti-kekerasan di panggung dunia. 

"Tahun 2026 kita berharap ada santri hebat dari Jawa Tengah yang mewakili pesantren masuk ke forum anak dunia, menjadi semacam duta perdamaian bagi dunia," pungkas Arie.