SEMARANG (Soloaja.co) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas penerapan konsep pemerintahan kolaboratif (collaborative government) yang dijalankan oleh Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Apresiasi tersebut disampaikan Rini saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintah Daerah di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Rabu (29/10/2025).

"Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi, collaborative government menjadi penting dalam reformasi birokrasi dan mendorong program prioritas," kata Menteri Rini.

• Penanganan Banjir Semarang-Demak Dipercepat dengan Tambahan 5 Pompa
• Lokananta Gandeng Danareksa dan PPA Hadirkan BML Vol. 2, Mencari Pencipta Karya Musik Orisinal Generasi Baru

Penyederhanaan Birokrasi Bukan Soal Irit

Rini menjelaskan, rakor tersebut digelar untuk memastikan bahwa penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas perampingan struktur, melainkan transformasi fundamental dalam pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, penyederhanaan ini bukan terkait masalah pengiritan, tetapi bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit organisasi di lingkungan Pemda dapat saling berkolaborasi.

"Semakin sederhana organisasi, pastinya semakin sederhana business process. Pentingnya collaborative government supaya para OPD di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah itu bisa saling berkolaborasi," jelas Rini.

Menteri Rini menambahkan, Jawa Tengah termasuk provinsi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam reformasi birokrasi, di mana hasil survei menunjukkan 53% responden merasakan dampak positif dari penyederhanaan tersebut.

• Indosat Bukukan Pendapatan Rp14 Triliun, Region Jateng & DIY Catat Kinerja Cemerlang
• Wabup Eko Sapto Apresiasi SPPG JBN Mojolaban Gunakan Teknologi UV Filter

Jateng Kurangi OPD dan Terapkan ‘Pengeroyokan’ Program

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan bahwa hasil penataan kelembagaan tahun 2025 di Jawa Tengah telah mencakup pengurangan dari 35 OPD menjadi 34 OPD, serta pengurangan tiga lembaga cabang dinas dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Namun, Gubernur menegaskan bahwa pengurangan struktur saja tidak cukup. Hal yang paling utama adalah membuat birokrasi menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

"Satu hal yang tidak kalah penting adalah terkait collaborative government. Di mana setiap program tidak hanya dikerjakan oleh satu OPD saja, tetapi semua OPD ikut terlibat," kata Gubernur.

Gubernur Luthfi mencontohkan, program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah kini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab dinas sosial, tetapi "dikeroyok" bersama oleh dinas pendidikan, dinas ketenagakerjaan, dinas kesehatan, dan instansi vertikal lain, bahkan swasta dan masyarakat.

"Kolaborasi di tingkat OPD itu rata-rata di birokrasi kurang. Itu akan menjadi bahan evaluasi, agar ke depan lebih kolaboratif terkait dengan reformasi birokrasi di tempat kita," pungkasnya.