SOLO (Soloaja.co) - Sebuah partai politik lahir di kota Solo, Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), dibawah pimpinan Tuntas Subagyo.

Ketua umum PKR, Tuntas Subagyo menyatakan pendirian partai ini murni milik warga masyarakat biasa, tidak ada tokoh nasional dalam partai ini.

"Berawal dari gerakan tikus piti hanoto baris, relawan Calon Walikota Solo BaJo, kami sepakat membuat partai ini. Semua digerakkan dari bawah, misinya ingin membawa nuansa baru dalam demokrasi dan perpolitikan Indonesia, PKR penengah dan pengarah politik pada pemilu 2024." Ungkap Tuntas, saat jumpa pers dengan awak media, Senin (25/10/2021).

• PPMI Assalaam Sukses Gelar POSA 34, Ajang Gembleng Santri Disiplin dan Sportif
• Akademisi: Revisi PP 109/2012 Tidak Penuhi Prinsip Good Governance
• Walikota Gibran Bersama Staf Kepresidenan Tinjau pembangunan PLTSa

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, akan digelar Deklarasi PKR, dengan kegiatan terbatas sesuai prokes di Hotel Adhiwangsa Solo.

"Sejak mulai dua bulan lalu sudah terbentuk 19 DPW (pengurus propinsi), dan 267 DPD (Kabupaten/kota). Ditargetkan usai deklarasi sampai akhir tahun kita sudah memenuhi target syarat mendaftar di Kemenkumham," terang Tuntas.

Untuk dana partai, Tuntas mengaku seluruh dana diusahakan mandiri oleh anggota. Sambutan masyarakat sangat antusias membentuk pengurus dan kantor, di tiap propinsi dengan model gotong royong.

Sigit Prakoso, Sekjen PKR menambahkan, PKR baru dua bulan melaksanakan operasional, diawali inventarisasi pergerakan politik di Indonesia, dari 34 sudah ada 19 propinsi. Target akhir Desember 2021 tuntas.

Sesuai aturan Kemenkumham partai harus memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki kepengurusan di 34 propinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan.

• Dialog Dengan Petugas Posyandu Makamhaji, Eva Yuliana Pastikan Balita Sehat Dimasa Pandemi
• Solar Langka Lagi, Polres Sukoharjo Terjunkan Patroli Backbone Pantau SPBU
• Launching 'Patriot' Kolaborasi Grab-Ovo Pembayaran Digital di Pasar Tradisional

"Target Desember selesai, dan awal Januari dibawa ke kemenkumham untuk verifikasi," imbuh Sigit.

Sigit mengatakan pembentukan pengurus di daerah tidak mengalami kesulitan, utamanya diluar Jawa terlihat lebih maksimal.

"Wilayah yang jadi barometer propinsi Aceh, Makassar dan NTT sudah terbentuk kepengurusan hingga tingkat ranting." Imbuhnya.

Sampai saat ini Pengurus propinsi yang sudah terbentuk yakni di DKI Jakarta, Jateng, Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Aceh, Sumbar, Sumsel, Sumut, Lampung, Papua, Papua Barat, Sulsel, Sulteng, Malut, Kaltim, Kaltara.