SOLO (Soloaja.co) - Upaya membumikan nilai nilai Pancasila terus dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kali ini bersama Komisi 2 DPR-RI melakukan sosialisasi bersama Badan Otonomi (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) Soloraya, di Lorin Hotel Solo, Minggu 14 Agustus 2022.

Sosialisasi diikuti 300 peserta dari Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ma'arif, PCNU, DPC PKB se Solo Raya, dengan menghadirkan narasumber Mohamad Toha anggota komisi 2 DPR-RI, Johan Johor Mulyadi Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi BPIP, Dr Zainul Abas Akademisi UIN Raden Mas Said dan Arif Budi Susilo Presdir Solopos Media Grup.

• SKOPI, Kerjasama AFPI - Kemenkop UKM Dukung Digitalisasi UMKM
• Unisri Surakarta Tambah Guru Besar Lagi, Dosen FKIP Prof Sugiyaryo Terima SK Guru Besar

"DPR RI terus mendukung upaya membumikan pancasila, termasuk upaya agar Kepres tentang ini bisa diubah menjadi Undang Undang agar Pancasila lebih membumikan Pancasila. Kerjasama DPR RI dengan BPIP ini ada misinya yakni menjadikan nilai Pancasila bisa menjadi gaya hidup," ungkap Mohamad Toha.

Toha menilai banyak nilai luhur yang dilanggar, nilai kearifan lokal banyak yang ditinggalkan. Diantaranya budaya malu pejabat untuk korupsi, seperti kasus di Pemalang, dimana Bupati terjaring dugaan korupsi oleh KPK. Tidak sendirian namun diketahui Bupati bersama 20 orang lainnya ikut terjaring.

• Pohon Sala Yang Menjadi Cikal Bakal Nama Kota Solo, Ini Pendapat Ahli Sejarah
• Menanti Keseriusan Kejari Karanganyar Ungkap Kasus Korupsi BUMDes Desa Berjo, LAPAAN RI : Jangan Main main Kami Kawal Sampai Tuntas

"Kasus di Pemalang seharusnya tidak terjadi kalau Bupati dan ASN melakukan nilai Pancasila. Sayangnya mereka paham dan tahu tapi mengabaikan," kata Toha.

Dikatakan Toha, saat ini sudah ada upaya mengembalikan kurikulum Pancasila, ditambah kurikulum muatan lokal yang mencerminkan nilai budaya lokal, misal di Jawa ada budaya andhap asor, mikul dhuwur mendem Jero. Di Papua, Batak, semua suku juga ada, diharap bisa masuk dalam kurikulum dari PAUD hingga Mahasiswa.

"Komisi 2 DPR RI berkepentingan juga atas itu untuk pendidikan berbangsa dan bernegara, termasuk implementasi dalam demokrasi dan pemerintahan dalam perilaku ASN hingga pejabat," imbuh Toha.

• Omzet Tergerus, APPSI Ingin Kesejahteraan Pedagang Pasar Diperhatikan
• Siswa SMPN 1 Mojogedang Dibekali Ilmu Jurnalistik dan Memilah Berita Hoax

Pada kesempatan tersebut Johan Johor Mulyadi Direktur Pelembagaan dan Rekomendasi BPIP menyoroti soal kasus pemaksaan berjilbab yang terjadi di salah satu sekolah di Jogjakarta.

BPIP mengupayakan dalam setiap menyelesaikan temuan persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila menggunakan cara “soft diplomasi”, yakni mendorong pemerintah daerah lebih berperan.

“Bagaimanapun juga, kami menghargai dan menghormati para pimpinan di daerah itu sendiri. Jangan sampai nanti mereka berpikiran seolah-oleh kewenangannya di intervensi oleh BPIP. Dalam hal ini, kami sangat berhati-hati,” ujarnya.