kualitas pendidikan
Selasa, 07 April 2026 22:28 WIB
Penulis:Kusumawati
Editor:Redaksi

SUKOHARJO (Soloaja.co) — Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah preventif dengan memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah ini bertujuan memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat tetap terjaga di tengah dinamika program di lapangan.
Wakil Bupati Sukoharjo sekaligus Ketua Satgas MBG, **Eko Sapto Purnomo**, menegaskan pihaknya akan segera mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan besar yang melibatkan mitra strategis dan Koordinator Wilayah (Korwil) dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang.
"Fokus utama kami adalah menyepakati mekanisme yang mampu memperkuat peran SPPG sekaligus meminimalkan risiko dalam penyajian makanan," ujar Sapto saat meninjau dapur SPPG Singopuran, Kartasura, Selasa (7/4/2026).
Kanal Aduan dan Audit Transparan
Guna meningkatkan transparansi, Pemkab Sukoharjo akan membuka layanan *call center* sebagai kanal pengaduan resmi. Saluran ini diperuntukkan bagi orang tua siswa dan pihak sekolah agar dapat melaporkan temuan atau memberikan saran secara cepat.
Selain itu, Satgas MBG juga mewajibkan adanya audit internal yang menyeluruh di setiap dapur operasional. Audit ini diposisikan sebagai langkah mitigasi utama untuk mencegah insiden seperti keracunan makanan. Karena SPPG berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN), hasil audit tersebut akan menjadi dasar rekomendasi sanksi atau perbaikan kebijakan yang presisi.
Klarifikasi Isu Penutupan SPPG
Menanggapi kabar mengenai penghentian operasional SPPG di beberapa daerah, Sapto memastikan kondisi di Sukoharjo tetap stabil. Berdasarkan pengecekan lapangan bersama tim kesehatan, tidak ditemukan SPPG yang ditutup akibat masalah kualitas menu atau insiden kesehatan.
"Sampai saat ini, isu negatif yang beredar belum terbukti di Sukoharjo. Tidak ada penghentian operasional akibat insiden kesehatan," tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya kemungkinan penghentian sementara pada beberapa titik, namun hal tersebut murni karena kendala administratif seperti keterlambatan pencairan anggaran, bukan karena masalah keamanan pangan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem aduan terbuka, Satgas MBG optimistis kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi ini akan terus terjaga.
Bagikan