Jaga Kondusivitas Agustus, Bupati Sukoharjo Ajak Seluruh Elemen Tingkatkan Kewaspadaan

SUKOHARJO (Soloaja.co) - Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar Rapat Koordinasi Komunikasi Intelijen Daerah (Kominda) untuk menyikapi dinamika situasi terkini.

Dipimpin langsung oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, rapat berlangsung di Pendopo Graha Satya Praja, Selasa (19/8/2025), dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Sukoharjo.

Dalam arahannya, Bupati Etik menekankan bahwa bulan Agustus tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga pengingat untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan kewaspadaan. Ia mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi di lapangan dan segera melaporkan potensi yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

"Jalur komunikasi antarinstansi harus berjalan lancar agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Penguatan rasa nasionalisme dan kebersamaan juga perlu digelorakan di tengah masyarakat," tegas Etik.

Selain itu, Bupati juga meminta peningkatan pengamanan di daerah rawan, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah tanggung jawab seluruh elemen, bukan hanya aparat. 

"Dengan sinergi dan komitmen semua pihak, Sukoharjo dapat tetap aman, damai, dan kondusif," pungkasnya.

Berantas Premanisme, Kapolres Fokus Ciptakan Iklim Investasi Aman

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, memaparkan langkah strategis kepolisian dalam memberantas premanisme. Menurutnya, premanisme tidak hanya meresahkan, tetapi juga berpotensi menghambat iklim investasi.

"Kami tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga berupaya menciptakan suasana aman agar investasi dan ekonomi di Sukoharjo bisa tumbuh," jelas Kapolres.

Kapolres Anggaito menyebut, penindakan premanisme difokuskan pada empat aspek: pelaku, barang hasil kejahatan, lokasi rawan, dan kegiatan ekonomi yang berpotensi diganggu.

Polres mengedepankan tiga strategi, yaitu preemtif melalui penyuluhan, preventif melalui patroli, dan represif dengan penegakan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga tokoh agama, untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat. 

"Premanisme tidak bisa diberantas tanpa peran masyarakat. Kami mengajak warga aktif melapor melalui Call Center 110 Polri," tandasnya.