Diganjar The Best Indonesia Leader 2025, Prof. Henry Indraguna: Ini Tanggung Jawab Moral Menegakkan Keadilan

SEMARANG (Soloaja.co) - Sejumlah tokoh mendapatkan penghargaan dari Forum Peduli Prestasi Bangsa (FPPB) dalam ajang The Best Indonesia Leader Award 2025 di Alam Indah Hotel & Resto, Semarang, Jumat (24/10).

Penghargaan tertinggi untuk kategori Penegakan Hukum dan Sosial Kemasyarakatan diberikan kepada Prof. Dr. Dr. K.P.A. Henry Indraguna, S.H., M.H.

Saat menerima trofi, Prof. Henry Indraguna menyatakan rasa syukur dan bangganya.

“Saya merasa terhormat. Tetapi sesungguhnya, ini adalah tanggung jawab moral untuk terus menjaga integritas, memperjuangkan keadilan, dan mengabdi bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum,” ujar Prof. Henry.

• Gubernur Lutfi - Khofifah Teken 10 MoU, Jateng dan Jatim Bersinergi Jadi 'Pusatnya Nusantara'
• Jateng Tawarkan 'Wisata Investasi' ke Negara Sahabat, Targetkan Peningkatan Ekonomi Daerah

Hukum sebagai Alat Kemanusiaan

Prof. Henry Indraguna, yang dikenal sebagai pengacara, dosen, pengusaha, dan politikus Partai Golkar, telah menorehkan kiprah signifikan sejak awal 2000-an. Ia dikenal berani membela masyarakat kecil yang terpinggirkan, bertindak tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga jembatan empati antara rakyat dan negara.

Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menjunjung tinggi nilai keadilan substantif, yaitu hukum yang hidup dan berdenyut di tengah masyarakat, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

"Saya meyakini bahwa hukum seharusnya melindungi, bukan menakut-nakuti. Ia harus menjadi alat kemanusiaan yang membawa keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan,” tegas Ketua DPP Ormas MKGR ini.

• Cetak Kader Advokat Muda, LBH IKAHUM UNISRI Gelar Kelas Praktisi Hukum
• Sidak Harga Beras, Satgas Pangan Wonogiri Temukan Toko Jual di Atas HET Langsung Ditegur

Edukasi Hukum Hingga Beasiswa

Selain aktif di ruang sidang dan akademik, Prof. Henry gencar melakukan kontribusi sosial, seperti mendirikan program bantuan hukum gratis, menyediakan beasiswa bagi mahasiswa hukum, serta menggagas forum edukasi hukum bagi masyarakat desa dan pelaku UMKM.

Baginya, edukasi hukum adalah investasi masa depan bangsa. “Ketika masyarakat memahami hukum, mereka akan memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran. Itulah bentuk kemandirian hukum yang sejati,” kata Wakil Ketua Umum DPP Bapera ini.

Prof. Henry memiliki visi besar untuk menjadikan hukum sebagai instrumen pembangunan nasional. Ia menilai, masa depan Indonesia membutuhkan pemimpin yang strategis dan berintegritas moral tinggi.

"Kita tidak bisa bicara tentang Indonesia Emas tanpa membangun sistem hukum yang kokoh dan berkeadilan. Saya ingin berkontribusi agar hukum menjadi ruang yang mempersatukan, bukan memecah belah," tutup guru besar Unisula tersebut.

• Satgas Pangan Polres Sukoharjo Pastikan Harga Beras Aman di Bawah HET
• OCBC Business Forum 2025 Bahas Strategi Adaptif dan Kolaboratif di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan penghargaan bukan semata bentuk pengakuan, tetapi momentum penting untuk meneguhkan nilai keteladanan dan pengabdian.

Pemimpin yang sejati bukan hanya mereka yang duduk di posisi tinggi, tetapi mereka yang mampu menyalakan cahaya perubahan, memberi inspirasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Moch Faizin, S.Sos., M.M., Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Jawa Tengah,

Gubernur juga mengajak seluruh penerima The Best Indonesia Leader Award 2025 untuk terus menjadi teladan, tidak hanya di lingkungan masing-masing, tetapi juga bagi generasi muda Indonesia agar berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya.

“Terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkarya dan membangun Indonesia yang maju dan berkarakter,” pungkasnya.