SOLO (Soloaja.co) – Unggahan di media sosial oleh Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Dalam Instagram Story yang viral, pernyataan "Nyesel Gabung Republik" dan "Percuma Republik kalau cuma untuk dibohongi" menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat umum maupun pemerhati politik.

• Biarawati Sr. Colleta Lulus PPG UMS, 24 Tahun Mengabdikan Diri Untuk PAUD
• BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Rp129 Miliar Untuk Klaim JHT Bagi 8.371 Pekerja PT Sritex

Menanggapi ramainya perbincangan ini, pihak KGPAA Hamangkunegoro melalui Kanjeng Raden Arya (KRA) Dani Nur Adiningrat memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut bukan bentuk ketidaksetiaan terhadap negara, melainkan sebagai kritik terhadap kondisi tata kelola pemerintahan yang dianggap semakin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa.

“Unggahan itu bukan tentang menyesali keberadaan Republik, tetapi lebih kepada kritik terhadap bagaimana Republik ini dikelola. Harapan leluhur kami dalam mendukung kemerdekaan adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar KRA Dani Nur Adiningrat.

Kritik terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Klarifikasi tersebut juga menekankan bahwa kritik ini lahir dari keprihatinan terhadap berbagai permasalahan nasional, khususnya kasus yang melibatkan Pertamina yang menjadi perhatian publik. Dalam pandangan KGPAA Hamangkunegoro, kejujuran dalam penyelenggaraan negara adalah pilar utama demokrasi.

"Percuma Republik kalau membohongi. Demokrasi harus berpijak pada kejujuran. Rakyat berhak tahu kondisi bangsa yang sesungguhnya," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa hak mengkritik adalah bagian dari demokrasi dan harus dilakukan secara bijaksana serta bertanggung jawab.

“Generasi muda harus memahami sejarah, memiliki kesadaran sosial, dan menyampaikan kritik dengan cara yang santun serta membangun,” lanjutnya.

Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Di tengah kritik yang disampaikan, KGPAA Hamangkunegoro menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam agenda pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola negara. Ia berharap, pemerintahan saat ini bisa tetap tegak lurus dalam berpihak kepada rakyat dan menjaga transparansi pemerintahan.

• DPR Curigai Adanya Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
• Mario Aji Bersama BRI, Siap Harumkan Nama Indonesia di Moto2 2025

Dalam pandangannya, pemerintahan saat ini telah membuka banyak kasus yang sebelumnya tertutupi, dan hal ini perlu menjadi warning atau peringatan agar roda pemerintahan terus berjalan di jalur yang benar.

"Kami mengkritik bukan karena membenci, tetapi karena cinta terhadap negeri ini. Demokrasi harus diisi dengan kritik yang membangun, dan pemerintah juga harus siap menerima kritik dengan bijaksana," tegasnya.

Pesan untuk Generasi Muda dan Masa Depan Indonesia

Sebagai bagian dari generasi muda yang memahami sejarah dan tanggung jawab sosial, KGPAA Hamangkunegoro mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap perjalanan bangsa. Kritik yang diberikan bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan ajakan untuk memperbaiki dan membangun negeri menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita ingin melihat Indonesia lebih baik. Maka dari itu, kritik harus dipahami sebagai upaya membangun, bukan merusak," pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan polemik yang muncul dapat disikapi dengan bijaksana. Kritik terhadap negara adalah bagian dari demokrasi, dan setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya demi kebaikan bangsa dan negara.