SEMARANG (Soloaja.co) — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah mempercepat proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DT SEN).

Data yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mencakup 23.780.351 penduduk, di mana 22.340.412 data telah berhasil dipadankan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan integrasi sisa data sebanyak 1.439.939 dalam waktu dekat.

”Targetnya bulan Januari tahun 2026 yang tinggal 1 bulan lagi komitmennya untuk menyelesaikan. Termasuk 38,2 juta masyarakat Jawa Tengah lengkap dengan pemeringkatannya mulai dari desil 1 hingga desil 10,” kata Gus Yasin dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pengelolaan DTSEN Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (25/11).

• Mentan Amran Segel 40 Ton Beras Ilegal di Batam, Tegaskan Lindungi 115 Juta Petani
• TikTok Shop dan Tokopedia Gandeng UNS Gelar Program Pengembangan Digital

Pondasi Kebijakan Tepat Sasaran

Gus Yasin menjabarkan, tercapainya data tunggal ini akan memberikan manfaat signifikan, terutama dalam mengintervensi program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan bahwa data tersebut bukan sekadar angka, melainkan pondasi dalam pengambilan kebijakan yang proporsional, benar, dan adil.

Penggunaan DT SEN juga akan mempermudah monitoring program graduasi kemiskinan (keluarga penerima manfaat yang "lulus" dari program bantuan sosial). Program percontohan telah dilakukan di sembilan kabupaten, termasuk Wonosobo, Brebes, dan Grobogan.

"Graduasi dilakukan lagi pada Desember 2025, sebanyak 300 keluarga penerima manfaat. Keberhasilan ini tentu menjadi bukti bahwa penggunaan data yang lebih tepat dapat mempercepat kemandirian masyarakat miskin,” jelasnya.

Masyarakat yang telah tergraduasi ini tetap akan mendapatkan pendampingan agar tidak kembali turun ke desil yang lebih rendah dan kembali membutuhkan bantuan sosial.

• Siapkan Prodi Spesialis Baru, FK UMS Jalin Kemitraan Strategis dengan FK UMSU
• Bupati Wonogiri Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Relawan Saat Apel Siaga Bencana

Pemutakhiran Data Setiap Tiga Bulan

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menjelaskan bahwa pemutakhiran data menjadi DTSEN merupakan amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Nantinya, seluruh data akan terpusat di BPS.
Melalui DTSEN, pemutakhiran data akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini memastikan setiap penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan berdasarkan data terbaru.

“Bisa jadi, orang yang sebelumnya dapat bantuan sosial menjadi tidak dapat (inclusion error) atau sudah naik kelas. Ada orang yang belum dapat, kemudian setelah pemutakhiran data tiga bulan bisa dapat. Jadi tergantung pemutakhiran datanya,” ucap Saifullah Yusuf.

Terkait graduasi kemiskinan, Kemensos menargetkan 300 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional lulus dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2026. Target ini memerlukan sinergi kuat, termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.