BOYOLALI (Soloaja.co) - Proyek pembangunan jalan senilai Rp 22 miliar di Boyolali kembali menimbulkan kontroversi. Pemenang tender, PT PKA yang beralamat di Medan, Sumatra Utara, memicu kecurigaan publik dan pengamat konstruksi karena rekam jejaknya yang buruk.

Fuad Syafrudin, pengamat proyek konstruksi Solo Raya, menyoroti kemenangan PT PKA sebagai bukti adanya kolusi dan rekayasa dalam sistem tender pemerintah. “Ini bukan sekadar kelemahan sistem, melainkan konspirasi jahat yang dibiarkan bertahun-tahun,” tegasnya kepada awak media, Kamis (11/9/2025).

• Gubernur Luthfi Hidupkan Kembali "Jogo Tonggo" dan Siskamling Demi Jaga Kondusivitas Jawa Tengah
• Genjot Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Wagub Jateng Komitmen Tingkatkan Layanan PAUD

Menurut Fuad, yang juga pimpinan Forum Publik Masyarakat Sukoharjo (FPMS), PT PKA diduga menggunakan modus lama. Perusahaan tersebut menang tender tanpa memiliki alat dan tenaga ahli, melainkan hanya meminjam nama. "Apa masuk akal mereka bawa alat dan tenaga kerja dari Medan ke Boyolali? Pasti sewa di sini," katanya.

Kecurigaan ini semakin menguat setelah terungkap bahwa Direktur PT PKA, berinisial HS, pernah terjerat kasus korupsi di Sumatera Utara pada tahun 2016. Saat itu, ia ditangkap Kejaksaan Tinggi karena diduga meminjam nama PT PKA untuk mencairkan kredit fiktif.

"Jangan-jangan pola yang sama terjadi juga di Boyolali," ujar Fuad, menduga PT PKA hanyalah "boneka" dari oknum yang ingin menjarah uang rakyat.

• 80 Advokat Baru Resmi Dilantik di PT Semarang, Dorong Semangat Integritas dan Keadilan
• Spesifikasi iPhone 17 Akhirnya Terungkap ke Publik

Bupati Boyolali Angkat Bicara

Menanggapi sorotan ini, Bupati Boyolali Agus Irawan berjanji akan menindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa kemenangan PT PKA dalam lelang sudah sesuai dengan prosedur. "Kami bukan memenangkan tapi memang menang dalam lelang. Semuanya sesuai prosedur, bisa dicek," jawabnya.

Meski begitu, Fuad Syafrudin meminta aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas dugaan persekongkolan ini. Ia khawatir jika praktik tersebut dibiarkan, rakyat hanya akan mendapatkan infrastruktur berkualitas rendah, sementara uang negara terus dirampok secara sistematis.

“Kita tidak bisa terus membiarkan uang rakyat dirampok oleh sistem yang bobrok ini. Harus ada keberanian untuk menghentikan konspirasi ini!” pungkasnya.