SEMARANG (Soloaja.co) - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan akselerasi besar-besaran terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Instruksi ini diberikan setelah diketahui serapan belanja daerah per akhir triwulan III 2025 masih berada di angka 58,9%.

Instruksi tegas ini disampaikan Gubernur usai memimpin rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III 2025 di Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025).

"Serapan anggaran perlu kita tingkatkan. Deviasi yang tinggi harus kita genjot sehingga harapannya nanti Desember 2025 semua terealisasi dengan baik. Termasuk akselerasi program-program nasional, provinsi, serta yang kita berikan ke kabupaten/kota," kata Ahmad Luthfi.

• Dorong Ekonomi Umat, Gus Yasin Resmikan Pameran UMKM Santri di Kudus
• Kejari Sukoharjo Tetapkan PNS Disdik Tersangka Baru Korupsi Percada

Gubernur Luthfi menekankan bahwa percepatan ini sangat penting untuk mencegah adanya kegiatan yang tersumbat atau tidak terserap maksimal, yang dapat menjadi masalah dalam perencanaan anggaran 2026.

Fokus Utama: Kegiatan Fisik dan Dampak Inpres

Gubernur menyoroti bahwa serapan anggaran yang paling perlu diakselerasi adalah kegiatan fisik. Rendahnya serapan ini sebagian disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Efisiensi dan penyesuaian visi misi Gubernur terpilih.

"Saat ini serapan baru 65,57% (pendapatan). Kita harus tanggapi bersama sehingga bekerja kolaboratif diperlukan, agar bisa tepat sasaran dan tidak ada kegiatan yang tersumbat," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam paparannya menjelaskan, realisasi belanja daerah per 30 September 2025 mencapai 58,9% atau Rp 14,815 triliun dari target Rp 25,151 triliun. Angka ini terdiri atas biaya operasi 62,72% dan biaya modal (fisik) baru 23,32%.

Di sisi pendapatan, realisasi sudah mencapai 65,57% dari target. Sumarno mencatat, realisasi pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada pos Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang baru mencapai 49,79%, dipengaruhi oleh situasi penjualan kendaraan baru. Untuk mengejar target ini, Pemprov Jateng mendorong kolaborasi dengan Polda Jateng melalui operasi kepatuhan kendaraan bermotor.

• Aklamasi Pimpin HIMKI Soloraya, Haryanto Dorong Transformasi Teknologi Industri Mebel
• Adira Finance Gelar HARCILNAS 2025: 385 Pelanggan Raih Hadiah Pelunasan Cicilan

Dukungan Program Prioritas Nasional

Di sisi lain, Pemprov Jateng memastikan telah memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, antara lain:
* Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Telah terbentuk 1.308 unit Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) aktif.

* Program 3 Juta Rumah: Dari anggaran APBD, realisasi sudah mencapai 10.137 unit (57,89%) dari target 17.510 unit.
* Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP): Sudah terbentuk 8.523 unit, dengan 3.891 unit telah beroperasi.
* Program Sekolah Rakyat: Telah dibangun 3 SD, 3 SMP, dan 7 SMA, yang menampung total 1.160 siswa.

Dengan sisa waktu dua bulan terakhir, Gubernur berharap OPD dapat bekerja maksimal dan menjaga sisa uang kas sekitar Rp 600 miliar dapat terserap 100% hingga akhir Desember 2025.