BATANG (Soloaja.co) - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, untuk melihat progres konstruksi kawasan tersebut yang sudah dimulai, pada Rabu, 8 Juni 2022.

"Iya ini kan sudah kita mulai dua tahun yang lalu. Kalau kita melihat seperti sekarang, konstruksi untuk pabrik-pabrik semuanya sudah dimulai, meskipun ini baru 8 persen, tetapi konstruksi itu sudah dimulai," ujar Presiden usai meninjau proyek KCC Glass di KITB.

• Kanwil DJP Jateng II Buka Gerai Tax Center di Unisri Surakarta
• RS JIH Solo Salurkan CSR Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Untuk Pekerja Rentan

Pada fase pertama, pemerintah telah membangun dan menyiapkan area seluas 450 hektare di Kawasan Industri Terpadu Batang yang seluruhnya telah digunakan untuk berbagai industri, mulai dari pabrik kaca, pabrik pipa, hingga pabrik baterai listrik. Presiden yakin kehadiran berbagai industri raksasa di KITB akan membawa dampak baik bagi penyediaan lapangan pekerjaan.

"Memang ini industri-industri raksasa yang di sini sehingga yang paling penting ini adalah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar," ungkapnya.

Selain itu, dampak positif lainnya dari kehadiran industri-industri di KITB adalah pendapatan negara yang akan turut bertambah, baik berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

• Dapat Suntikan Modal Rp101 Miliar, Ini 15 Unit Gurita Bisnis Kaesang Si Anak Presiden
• Petugas Sensus BPS Karanganyar Terlindungi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

"Juga yang berkaitan dengan neraca perdagangan kita akan menjadi baik karena ini hampir semuanya orientasinya adalah untuk ekspor. Model-model bisnis seperti inilah yang ingin kita bangun, tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga nanti di Jawa Barat dan di provinsi-provinsi yang lain. Saya kira ini sebuah contoh baik," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.