JAKARTA (Soloaja.co) – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus membuktikan perannya sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program ini sukses memperluas akses jaminan kesehatan sekaligus menjaga keberlanjutan program lewat tata kelola yang akuntabel.

Capaian strategis tersebut dipaparkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Agenda ini menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan JKN sepanjang tahun lalu.

• Jaga Kehormatan Satuan, Kodim Surakarta Terima Penyuluhan Hukum Kodam IV
• Menko Muhaimin Hadiri Agrotech Fair 2026 UNS, Dorong Inovasi Kemandirian Pangan

"Program JKN bukan sekadar jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi menjadi fondasi bagi SDM Indonesia untuk berkarya tanpa terbebani biaya besar," ujar pria yang akrab disapa Pujo tersebut.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan JKN telah menembus angka 282,7 juta jiwa atau mencakup 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut dibarengi dengan tingginya pemanfaatan layanan yang mencapai 725,3 juta pemanfaatan sepanjang tahun 2025, atau rata-rata 1,9 juta pemanfaatan setiap harinya.

Kemudahan akses ini ditopang oleh perluasan transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, PANDAWA (08118165165), dan Care Center 165. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia.

• UNS Fintech Center Gelar Summer Course Fintech, Diikuti 25 Negara
• SMP Muhammadiyah PKBS Solo Usung Konsep Smart School

Dari sisi finansial, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan hingga akhir 2025 tercatat sehat di angka Rp30,04 triliun, yang aman untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan.

Hasil investasi DJS juga membukukan angka Rp3,94 triliun. Atas kinerja korporasi tersebut, BPJS Kesehatan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Manfaat program ini terbukti meluas ke sektor ekonomi. Berdasarkan kajian Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, JKN berkontribusi meningkatkan Produk Domestik B bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan membuka 3,5 juta lapangan kerja. JKN juga berhasil menyelamatkan 8,1 juta penduduk dari kemiskinan serta melindungi 16 juta jiwa dari risiko jatuh miskin akibat biaya berobat.

• Dedikasi & Loyalitas, 71 Anggota Polres Sukoharjo Naik Pangkat Hari Bhayangkara
• Menanam Masa Depan: Tim Magang JARPAK UNS Kenalkan Agroforestri di Temanggung

Meski demikian, tantangan ke depan tetap membayangi. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan membengkak menjadi Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42 persen di antaranya tersedot untuk pembiayaan penyakit katastropik.

Merespons hal ini, BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat langkah promotif dan preventif serta mengoptimalkan kolektabilitas iuran bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengingatkan pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana publik ini.

Dukungan senada juga disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dan Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty, yang menilai penguatan ketahanan pembiayaan berbasis gotong royong merupakan investasi jangka panjang mutlak menuju Indonesia Emas 2045.