JAKARTA (Soloaja.co) - BUkan sekedar ‘bagi kue’ saat Presiden Joko Widodo memilih dan melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN, untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, di Istana Negara Jakarta, pada Rabu, 15 Juni 2022.

Menurut Presiden Jokowi, ada sejumlah alasan yang membuatnya memilih Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto. Salah satu alasannya bahwa keduanya memiliki rekam jejak dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah perdagangan di Tanah Air, utamanya terkait kebutuhan pokok di dalam negeri.

"Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record rekam jejak yang panjang. Saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan, karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat," ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya usai pelantikan.

• GEN AKTIF BenihBaik, Program Andi F. Noya Ajak Warga Yogyakarta Hidup Sehat dan Kreatif
• Jelang Perombakan Kabinet, Presiden Kumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi, Ada Apa?

Zulkifli Hasan pun menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada dirinya. Ia mengaku akan segera menyelesaikan masalah terkait kebutuhan pokok di Tanah Air, termasuk ketersediaan minyak goreng.

"Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng di manapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting sebenarnya," ungkap Zulkifli.

Untuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Presiden Jokowi menilai pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI periode 2017-2021 menjadikannya memiliki penguasaan di bidang teritori. Hadi juga dinilai Presiden Jokowi sebagai seseorang yang teliti dalam bekerja di lapangan sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air.

• Teliti Kasus Pencemaran Sungai, Prodi Ilmu Lingkungan UNS Gabung dalam Ekspedisi Bengawan Solo
• Ratusan Perempuan Berkebaya Gelar Aksi Donor Darah di Mall

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN," ucap Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Hadi menyatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan di Tanah Air, khususnya masalah sertifikat rakyat yang hingga saat ini baru terealisasi 81 juta sertifikat dari total target 126 juta sertifikat.

• Polda Jateng Gelar Lomba Menembak Kapolda Cup 2022, Kapolda : Sarana Penguat Sinergitas TNI Polri dan Media
• DJP II Jateng Lakukan Kerjasama Gijzeling di Lapas Nusakambangan

"Itu target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan, tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut," ujar Hadi.

Tak hanya masalah sertifikat tanah, Hadi juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Tanah Air, termasuk masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hadi pun berharap target tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

"Insyaallah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi," tandasnya.