SEMARANG (Soloaja.co) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas mengimbau seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD se-Jawa Tengah untuk tidak menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota dewan. Arahan ini disampaikan usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 11 September 2025.

"Kita imbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan," kata Ahmad Luthfi.

• Kolaborasi Kunci Zero TBC, Wagub Taj Yasin Ajak Aktifkan Kembali "Jogo Tonggo"
• Partai Gerindra Sukoharjo Silaturahmi ke Polres dan Kodim, Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas Daerah

Gubernur juga memberikan waktu satu minggu kepada para kepala daerah untuk segera mengadakan rapat dengan DPRD di wilayahnya masing-masing. Pertemuan itu bertujuan mengevaluasi kembali besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan, dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran daerah.

Luthfi juga memastikan bahwa anggaran untuk kunjungan kerja ke luar negeri kini telah dihapus. "Nggak ada, keluar negeri dihapus," tegasnya.

Siap Evaluasi dan Pangkas Tunjangan

Menanggapi arahan tersebut, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan kesiapannya untuk melakukan evaluasi. Ia menjelaskan bahwa setiap daerah akan menggunakan jasa appraiser (penaksir nilai) untuk menentukan besaran tunjangan yang wajar.

• Tender Proyek Jalan Rp 22 Miliar di Boyolali Jadi Sorotan, Pengamat Duga Ada "Permainan"
• Gubernur Luthfi Hidupkan Kembali "Jogo Tonggo" dan Siskamling Demi Jaga Kondusivitas Jawa Tengah

"Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan appraisal-nya," kata Sumanto.
Ia menambahkan, setelah hasil penilaian keluar, akan ada pembahasan lebih lanjut dengan Gubernur untuk mencapai kesepakatan terbaik. Sumanto pun memberikan sinyal kuat bahwa tunjangan kemungkinan besar akan dipangkas.

"Namanya appraisal, ya dikurangi nanti," pungkasnya, menunjukkan komitmen untuk menyesuaikan tunjangan dengan kondisi keuangan daerah.