SUKOHARJO (Soloaja.co) - Menindaklanjuti temuan dan laporan dari LSM LAPAAN RI, DPRD Sukoharjo menggelar rapat dengar pendapat atau hearing kasus kisruh tanah kas desa Gedangan, kecamatan Grogol, Sukoharjo, Kamis 29 September 2022.

Hearing menghadirkan sejumlah pihak terkait, diantaranya perangkat desa Gedangan, BPD Gedangan, BPN, PT Pondok Solo Permai, Camat dan kepala desa yang menjabat saat peristiwa terjadi, pihak terkait lainnya termasuk LSM LAPAAN RI yang melaporkan.

Terungkap sejumlah fakta kasus kisruh tanah kas desa Gedangan, yang menguatkan adanya sejumlah tindakan unprosedural dalam kegiatan tukar guling asset yang dilakukan secara diam diam.

• Viralkan Berwisata Pakai Kebaya, The Sunan dukung #Kebaya Goes to Unesco
• PLN Batalkan Kompor Listrik, Uji Coba Program di Solo dan Denpasar Jalan Terus

“Pendalaman kasus kisruh tanah kas desa di Gedangan ini belum selesai. Namun sudah banyak fakta yang terkuak yang menguatkan adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oknum perangkat desa, dan itu bisa berujung pidana,” kata Wawan Pribadi, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, usai hearing.

Sejumlah fakta yang muncul tersebut antara lain, terjualnya asset tanah kas desa seluas 3000 meter tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Masuknya data asset tanah dalam buku pencatatan asset desa seluas 2850 meter, yang akhirnya diketahui tanah tersebut kemudian diganti dengan bidang tanah lain, yang prosesnya juga unprosedural.

Juga muncul fakta, bahwa Plt Kades saat proses tukar guling di tahun 2017, yang mengaku tidak pernah menandatangani akta notaris soal tukar guling tanah tersebut. Ada pula fakta tidak ada pertemuan BPD yang membahas tukar guling tanah kas desa, namun ada surat berita acara membahas hal tersebut.

• UOB Indonesia Economic Outlook, Transisi Menuju Ekonomi Hijau
• Tim PKM-K FP UNS Luncurkan Inovasi Produk Usaha PORPEN MATEWA sebagai Produk “2in1”

“Banyak fakta yang muncul, sementara ini bisa dipastikan merupakan kesalahan. Tukar guling dan penggantian asset itu ijinnya sampai Gubernur, la ini menurut pengakuan Camat yang kala itu menjabat bahwa ia tidak tahu menahu,” imbuh Wawan.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang dihadirkan dalam hearing tersebut, Ketua DPRD Sukoharjo menyampaikan sejumlah poin hasil sementara. Diantaranya, bahwa pelepasan dan penambahan aset tanah Desa Gedangan terjadi tanpa melalui prosedur yang benar.

Meskipun masih terbuka kemungkinan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, namun dalam rapat itu, DPRD Sukoharjo menyarankan agar pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Gedangan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Menyinggung soal tindak lanjut atas dugaan pelanggaran prosedur dalam kasus itu, Wawan menegaskan akan menyampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo untuk memberi sanksi jika terbukti ada oknum pemerintah yang terlibat.

"Sanksi ya pasti ada, soal seperti apa bentuknya itu terserah (Pemkab Sukoharjo). Kasus ini menjadi pelajaran bersama, bahwa semua harus hati-hati. Tukar guling atau pelepasan harus sesuai prosedur. Jadi kepada semua desa termasuk pemerintah daerah, segera menertibkan administrasi aset," tandasnya.

• Pemilihan Rektor UNS Masa Bakti 2023-2028 Dimulai, ini Harapan Prof. Jamal Wiwoho
• 15 Years of Fun Amaris Hotel, Berbagi Voucher dan Hadiah

Selama hearing berlangsung, diluar gedung DPRD Sukoharjo nampak sejumlah warga melakukan aksi dengan membentangkan spanduk. Diantaranya bertuliskan 'Usut tuntas mafia tanah desa Gedangan', 'Kembalikan tanah kas desa Gedangan' dan lainnya.

Menanggapi hasil sementara dari hearing, Ketua Umum Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI, Dr BRM Kusumo Putro, menyampaikan apresiasinya terhadap DPRD Sukoharjo atas rapat dengar pendapat yang telah dilakukan.

"Meskipun dalam rapat belum ditemukan penyelesaian secara konkret, namun kami mengapresiasi. Menurut pendapat kami, masih banyak fakta-fakta yang disembunyikan, ada hal - hal lain yang disampaikan, dimana menurut kami sangat janggal," kata Kusumo.

Ia menegaskan menghormati keputusan hasil sementara yang disampaikan Ketua DPRD Sukoharjo, dimana meminta agar para pihak yang diduga terlibat dalam kasus pelepasan dan penambahan aset tanah desa melakukan musyawarah dengan pihak desa.

"Namun apabila nanti tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (oknum pelaku yang diduga menjual dan menambah aset desa dengan pihak Pemdes Gedangan) masih bersikukuh merasa yang paling benar, maka kami akan melaporkan secara pidana agar kasus ini tuntas,” tandas Kusumo.