Keluh Kesah Ojol Jateng di Depan Gubernur, Tuntut Keadilan Hingga Perlindungan

SEMARANG (Soloaja.co) - Suasana GOR Jatidiri, Semarang, tak hanya dipenuhi antusiasme, tetapi juga keluh kesah. Dalam acara Sarasehan Mitra Ojek Online (Ojol) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) pada Jumat (12/9/2025), ribuan pengemudi ojol dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkesempatan menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Gubernur Ahmad Luthfi.

Dari masalah teknis hingga kesejahteraan, suara para pengemudi menjadi cerminan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari.

Salah satu pengemudi dari Solo Raya menyampaikan keluhannya soal pajak kendaraan yang terus melonjak. "Motor saya semakin tua justru opsennya naik. Dulu Rp151 ribu sekarang Rp225 ribu, padahal motor tahun 2013. Ini saya wadhul (mengadu) kepada Bapak," katanya.

• BPBD Solo Evakuasi Korban Bencana di Solo Paragon Mall
• Bursa Kripto Ronkb Siap Guncang Pasar Indonesia, Kantongi Sinyal Positif dari BAPPEBTI

Ia juga mendesak Gubernur untuk segera menerbitkan Pergub (Peraturan Gubernur) yang lebih tegas untuk mengatur industri ojol, termasuk sanksi bagi pelanggar.

Sementara itu, perwakilan dari Maxim Semarang menyoroti rumitnya syarat kepemilikan Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan Kartu Identitas Sewa Khusus (KISP). "Kami sudah bikin ASK dengan susah payah, tapi dari 130 anggota baru 3 yang lolos. Mohon ada kebijakan untuk memperpanjang usia kendaraan," ungkapnya.

Isu kesejahteraan juga tak luput dari sorotan. Seorang pengemudi mempertanyakan mengapa ojol tidak pernah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) seperti pekerja UMK. "Kalau UMK bisa dapat BSU, driver ojol tidak pernah dapat," keluhnya.

Aspirasi emosional juga datang dari para "Srikandi" ojol, sebutan untuk pengemudi perempuan. Mereka menuntut perlindungan ekstra, terutama bagi mereka yang bekerja hingga larut malam. "Kami perempuan juga bekerja, sering narik malam hari. Kami butuh perlindungan agar lebih aman," kata salah seorang pengemudi perempuan.

• Angin Segar untuk Para Ojol Jateng, Gubernur Ahmad Luthfi Beri Insentif Pajak dan Bayari SIM
• Perkuat Pertahanan Nasional, Telkomsat & PT Len Industri Kolaborasi Bangun Kedaulatan Digital

Selain itu, ada juga permintaan untuk bantuan sosial bagi keluarga prasejahtera yang selama ini tak tersentuh program pemerintah, serta tuntutan terkait tarif yang layak dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemerintah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa forum ini sengaja digelar untuk menyerap keluh kesah mereka. "Forum ini dalam rangka kita mendengar aspirasi yang harus kita serap," katanya. 

Ia juga berharap, forum serupa di masa depan tidak lagi membahas masalah yang sama, yang berarti akan ada solusi nyata dari pemerintah.

Gubernur juga menyoroti pentingnya tertib administrasi, khususnya SIM. "Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian lebih banyak daripada pembunuhan. Itu sering berawal dari pelanggaran, salah satunya SIM," tegasnya, menekankan pentingnya mendata dan memperpanjang SIM yang telah mati.