JUSTINA.png

Ilustrasi-THR.jpg

Lebaran 2025 Tinggal Menghitung Hari, Kenali Perbedaan THR dan BHR

Presiden Prabowo Subianto meminta  perusahaan layanan angkutan daring atau ojek online (ojol) untuk memberikan bantuan hari raya (BHR) kepada mitra pengemudi maupun kurir.

Jelang Lebaran 2025, Kenali Perbedaan THR dan BHR

soloaja

Menjelang Lebaran 2025, Ketahui Beda THR dan BHR Sebelum Menerima

<p>Sejumlah Driver Ojek Online menunggu orderan di Jakarta, Jumat, 10 April 2020. Peraturan Gubernur DKI Jakarta dalam pelaksanaan PSBB mengatur angkutan roda dua seperti ojek online maupun ojek konvensional dilarang membawa penumpang. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>


ojol-dilarang-bawa-penumpang-4

Kerja Keras Tanpa Imbalan Setimpal, Ini Keluhan Para Driver Ojol

Pengemudi ojek online (ojol) menghadapi jam kerja berlebihan, pendapatan minim, dan perlindungan kerja yang lemah. Kemnaker kini tengah menyiapkan regulasi baru untuk mengubah status mereka menjadi pekerja resmi. 

Kerja Keras Tak Seimbang, Berikut Sederet Keluhan Ojol

Tak Seindah yang Dibayangkan, Ini Keluhan Pahit Para Ojol

Belajar dari Film Upstream, Ketahui 7 Tantangan yang Dihadapi Driver Ojol, Salah Satunya Kondisi Cuaca!

Ketahui  tantangan yang selalu dihadapi oleh para driver ojol atau supir pengiriman barang yang sebaiknya harus jadi pertimbangan para pemangku kebijakan atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Menelisik 7 Tantangan Driver Ojol yang Disinggung Film Upstream, Cuaca Jadi Masalah Utama!

Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON)melakukan aksi damai dikawasan Jl Medan Merdeka. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya meminta pemerintah untuk melegalkan ojek daring dan menuntut revisi serta penambahan Pasal Permenkominfo No 1 Tahun 2012 tentang layanan tarif pos komersial untuk mitra ojek daring dan kurir di Indonesia lebih rinci. Kamis 29 Agustus 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Aksi Ojol Nasional - Panji 5.jpg

Massa yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON)melakukan aksi damai dikawasan Jl Medan Merdeka. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya meminta pemerintah untuk melegalkan ojek daring dan menuntut revisi serta penambahan Pasal Permenkominfo No 1 Tahun 2012 tentang layanan tarif pos komersial untuk mitra ojek daring dan kurir di Indonesia lebih rinci. Kamis 29 Agustus 2024. 

Driver ojol menuntut agar pemerintah dan perusahaan transportasi online melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang (UU). Selain itu, mereka juga meminta perusahaan aplikasi untuk menurunkan biaya potongan aplikas.