BPJS Kesehatan Surakarta Gelar Rekonsiliasi Data, Fokus Keaktifan Peserta

SOLO (Soloaja.co) – Guna mengoptimalkan penerimaan iuran dan akurasi data Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggelar kegiatan Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2026 di Surakarta, Kamis (23/04).

Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Solo Raya untuk memvalidasi data peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, Iuran Wajib, hingga perangkat desa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari, mengungkapkan bahwa sinergi ini sangat krusial untuk memastikan kesesuaian jumlah iuran yang disetorkan dengan kondisi data di lapangan.

• Kodim 0735/Surakarta Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular
• Bagikan Dividen Jumbo, BRI Jaga Keseimbangan Dividen dan Pertumbuhan Bisnis

Keaktifan Peserta Jadi PR Utama

Berdasarkan data per April 2026, capaian kepesertaan JKN di wilayah Cabang Surakarta telah menyentuh angka 99,13 persen. Angka ini sudah melampaui target RPJMN 2025 yang dipatok sebesar 98,6 persen. Namun, Debbie menyoroti tingkat keaktifan peserta yang saat ini berada di angka 76,86 persen.

"Untuk capaian total sudah memenuhi target nasional, tetapi tingkat keaktifan masih menjadi perhatian kami karena ada tiga kabupaten yang belum mencapai target 80 persen," jelas Debbie.

Perubahan jumlah peserta juga terlihat signifikan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kabupaten Sragen mencatat kenaikan tertinggi sebanyak 81.183 jiwa, disusul Wonogiri, Karanganyar, dan Sukoharjo. Sebaliknya, Kota Surakarta mengalami penurunan sebanyak 14.064 jiwa akibat proses verifikasi dan validasi berkala.

• PNM Catat Pertumbuhan Impresif Bersama BRI Group
• Komisi VIII Tinjau Pabrik Makanku Katering Haji, 2 Juta Porsi Menu Nusantara

Optimalisasi Melalui Aplikasi ARIP

Untuk meminimalisir kesalahan manual, BPJS Kesehatan mendorong penggunaan **Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP)** bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini berfungsi sebagai alat hitung standar iuran JKN bagi PNS Daerah secara akurat sesuai regulasi.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Eko Budiyanto, mengimbau Pemda untuk lebih teliti dalam administrasi pembayaran.

"Kami sarankan pemanfaatan aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) untuk kode billing. Ketelitian dalam memasukkan kode akun sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang menghambat penyaluran jaminan kesehatan," tegas Eko.

• Antisipasi Unjuk Rasa Anarkis, Polres Sukoharjo Gelar Simulasi Kontingensi
• BULOG Surakarta Edukasi Siswa SMK Pemnas Soal Rantai Pasok Pangan

Gaya Hidup Sehat Tekan Defisit

Di sisi lain, pentingnya keberlanjutan program JKN juga disorot dari sudut pandang promotif-preventif. Tokoh olahraga dan ahli nutrisi, Ade Rai, menekankan bahwa semangat gotong royong JKN akan goyah jika jumlah orang sakit lebih banyak daripada yang sehat.

"Sekitar 95 persen profil klaim BPJS Kesehatan didominasi penyakit tidak menular yang akarnya adalah perilaku masyarakat. Jika kita bisa merubah perilaku menjadi lebih sehat, negara bisa menghemat biaya yang sangat besar untuk dialokasikan ke kebutuhan lain," ujar Ade Rai.

Melalui rekonsiliasi data yang rutin dan penguatan gaya hidup sehat di masyarakat, diharapkan Program JKN dapat terus berjalan stabil dan memberikan perlindungan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk di wilayah Solo Raya.