Biaya Haji Naik Jadi Rp 45 Juta, Ini Penjelasan Kemenag Usulkan

JAKARTA (Soloaja.co) – Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2022 naik menjadi sebesar Rp45.053.368, untuk biaya haji reguler. Biaya haji ini mengalami kenaikan hampir Rp1 juta dari biaya tahun sebelunnya yaitu Rp44,3 juta.

Usulan kenaikan biaya haji dipicu perubahan biaya beberapa komponen. Salah satunya visa. Selain itu, biaya karantina di Arab Saudi selama lima hari dan PCR test sebanyak dua kali.

Dilansir dari Sijori.id media jejaring Soloaja.co , Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Cholid mengatakan, komponen utama haji berubah. Perubahan tersebut berpengaruh pada besar biaya penyelenggaraan haji.

• Mantap, Tim Atletik Yonif MR 413/Bremoro Raih 8 dari 9 Medali Lomba Lari Wisata Alam Kalisidi
• PT Bank Negara Indonesia (BNI) Siapkan Layanan Beyond Banking Untuk Diaspora Indonesia

Selain itu, harga tiket penerbangan, serta biaya hidup di Mekkah dan Madinah masuk dalam item perubahan.

"Ada komponen sifatnya mandatory yang ditetapkan oleh Arab Saudi misalnya 2019 ada pajak sebesar 5% baru di 2022 ini menjadi 15%. Kedua adalah biaya visa di 2019 itu 300 riyal, di 2022 ini menjadi 403 riyal," kata Subhan Cholid, Sabtu 19 Februari 2022.

Selain itu, Subhan mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema haji di masa pandemi dengan kerja sama Kementerian Kesehatan. Misalnya menyiapkan hotel bagi karantina jemaah ketika mereka sampai di Saudi, menyiapkan tempat untuk isolasi jika jemaah terkonfirmasi positif Covid-19.

• Cek, Ini Syarat Mendapat Pinjaman KUR dari BRI dengan Bunga 3%
• Intip Binlat Calon Pendaftar Polri yang Digelar Polres Sukoharjo

Lalu sisi konsumsi mengingat jemaah haji menghabiskan sebagian waktunya mengikuti karantina. Maka jemaah yang biasanya konsumsi diberikan dua kali sehari, kini pada saat karantina konsumsi diberikan sebanyak 3 kali sehari.

"Ini bagian dari peningkatan layanan dan juga antisipasi situasi pandemi ini," ujar dia.

Subhan mengatakan usulan biaya haji Rp45 juta meliputi 50,5% menjadi beban jamaah. Selebihnya menjadi beban nilai manfaat dan juga beban APBN dan APBD. Biaya haji tersebut masih berupa usulan dan akan dikaji lebih lanjut oleh DPR sesuai perkembangan saat ini.

"Usulan ini akan dikaji oleh DPR. Tentu kita berharap dalam masa-masa ke depan ini kondisi menjadi semakin membaik sehingga protokol kesehatan ini bisa dihemat dan diefisienkan," katanya.(*)