SOLO (Soloaja.co) - Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memasuki babak baru. Atas instruksi Kangjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan, aksi pembersihan wilayah (land clearing) besar-besaran mulai dilakukan di area Keraton Kilen, Selasa (10/3).

Langkah ini diambil menyusul kondisi lingkungan Keraton Kilen yang dinilai cukup memprihatinkan. Pantauan di lapangan menunjukkan rumput liar tumbuh tinggi hingga menutup bangunan bersejarah tersebut. Sebanyak 24 personel Kostrad TNI dari Brigif 6 Surakarta dikerahkan untuk membantu para abdi dalem dalam proses pembersihan tersebut.

• Mahasiswa DKV ISI Solo Sabet Juara I Lomba Poster Nasional KRNH 2026
• Transformasi Ibadah Puncak Projek Ramadan SD Muh PK Kottabarat

Restu Leluhur melalui Wilujengan

Sebelum proses fisik dimulai, Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GKR Wandansari atau Gusti Moeng, memimpin upacara Wilujengan di Pendapa Keraton Kilen. Ritual doa ini dimaksudkan untuk memohon izin kepada para leluhur agar penataan berjalan tanpa hambatan.

"Ini adalah tahap awal menuju keberlanjutan pengelolaan keraton. Diawali pembersihan, kemudian pendataan atau inventarisasi kekayaan budaya, dan program revitalisasi akan dilanjutkan dari sini," tegas Juru Bicara Panembahan Agung Tedjowulan, Kangjeng Pakoenegoro.

• Terbaik di Indonesia! Telkomsel Raih Lima Penghargaan Ookla Speedtest
• SD Muh 1 Solo Gelar One Day Ramadan Berkemajuan

Inventarisasi Kekayaan Budaya

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Kebudayaan yang memohon bantuan pendataan kekayaan budaya di dalam Keraton Surakarta. Koordinasi intensif pun telah dijalin bersama Tim Lima Revitalisasi, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X Jawa Tengah, serta aparat keamanan.

Pakoenegoro menambahkan, pembersihan tidak hanya berhenti di Keraton Kilen. Secara bertahap, aksi serupa akan merambah ke wilayah keraton lainnya guna memastikan aset-aset cagar budaya tetap terjaga dan terdata dengan baik.

Sinergi antara otoritas keraton, pemerintah pusat, dan TNI ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan fisik keraton sebagai ikon pusat kebudayaan Jawa di Indonesia.