JUSTINA.png

images (92).jpeg

Fenomena Warna Pink dan Hijau jadi Simbol Perlawanan Warga, Ini Maknanya

Banyak akun entah itu personal, media hingga komunitas mengganti foto profilnya menjadi pink dan hijau. Aksi ini bukan ajang lucu-lucuan, tapi menjadi pesan penting kalau warga sedang berjuang sama-sama.

Ketika Warna Pink dan Hijau jadi Simbol Perlawanan Warga 

soloaja

Mengapa Pink dan Hijau Jadi Tanda Perlawanan Rakyat? Ini Penjelasannya

Ilustrasi orang menggunakan sosial media.

Industri Buzzer di Indonesia: Tren Baru atau Sekadar Bisnis Sesaat?

Kemajuan internet dan perangkat digital memungkinkan komunikasi menjangkau lebih luas, melampaui batas geografis. 

Industri Buzzer di Indonesia Jadi Ladang Bisnis yang Menjanjikan?

Fenomena Industri Buzzer: Dari Politik Hingga Ladang Cuan di Indonesia

Pemandangan di Singapura (Reuters/Caroline Chia)

Pemandangan di Singapura

12 Negara yang Tegas Melarang Merokok di Tempat Umum

Baru-baru ini, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan, mengusulkan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan satu gerbong khusus untuk perokok pada kereta jarak jauh.

Dilarang Keras! 12 Negara Ini Tak Izinkan Merokok di Tempat Umum

Ilustrasi - tembakau

DPR Bersama Petani Tembakau Tolak PP 28/2024, Desak Presiden Prabowo Penuhi Janji

Sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau terus menuai protes dari berbagai kalangan

Penolakan PP 28/2024, DPR dan Petani Tembakau Satu Suara Tagih Janji Presiden Prabowo

Kontribusi Dianggap Kurang, DPR Pertanyakan Kinerja Pengelolaan PPKGBK 

Buruknya pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Pengawas Pengelolaan Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) akhirnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Kelola Aset Ratusan Triliun tapi Setoran ke Negara Kecil, DPR Pertanyakan Kinerja Pengelolaan PPKGBK

Wamenkeu Suahasil Nazara, Menteri keuangan Sri Mulyani dan wamenkeu Thomas dalam APBN KiTa Edisi Desember pada Rabu, 11 Desember 2024.

1000387663.jpg

Inilah 17 K/L yang Lolos Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 mengenai Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 yang mengatur Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Daftar 17 K/L yang Lolos Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR

Polri hingga DPR, Inilah 17 K/L yang Tidak Terkena Efisiensi Anggaran 2025

Penyerahan berkas RUU perubahan kedua UU ITE dari Komisi I kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna, Selasa 5 Desember 2023

Screenshot (1650).png

Menguak Harta Kekayaan Puan Maharani Usai 5 Tahun Jadi Ketua DPR RI

Laporan ini mencakup uang tunai maupun deposito yang dimiliki oleh Puan. Jumlah kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai miliaran rupiah yaitu Rp55,913 miliar.

5 Tahun Jadi Ketua DPR RI, Inilah Harta Kekayaan Puan Maharani

Puan Maharani dan Kekayaannya: Laporan Terbaru Pasca 5 Tahun Jadi Ketua DPR RI

1(2).jpg

Daftar Legislator Termuda dan Tertua DPR yang Baru Saja Dilantik

Sebanyak 580 calon anggota DPR RI terpilih dan 152 calon anggota DPD RI terpilih, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI mengenai Hasil Pemilu 2024 periode 2024-2029, dilantik sebagai wakil rakyat pada Selasa, 1 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Deretan Legislator Termuda dan Tertua DPR yang Dilantik Hari Ini

Legislator Termuda hingga Tertua, Ini Nama-nama Anggota DPR yang Dilantik

joko-anwar.jpg

Deretan Public Figure yang Ikut Demo Peringatan Darurat di DPR

Inilah deretan selebriti atau public figure yang ikut menghadiri aksi demonstrasi Peringatan Darurat di DPR

Daftar Artis Ikut Demo Peringatan Darurat di DPR

Public Figure yang Terlibat dalam Demo Peringatan Darurat di Depan DPR

Ilustrasi Gedung DPR RI di Senayan Jakarta. (dpr.go.id)

Ilustrasi Gedung DPR RI di Senayan Jakarta.

Mantap! Cuti Ibu Melahirkan Diperpanjang jadi 6 Bulan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi UU. Dengan disahnya aturan tersebut, ibu pekerja yang melahirkan dapat menerima cuti hingga enam bulan.