BOYOLALI (Soloaja.co) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung turun tangan mengawal penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah, pada Jumat (18/07/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar sampai kepada pekerja rentan dan efektif menjaga daya beli masyarakat.

Didampingi sejumlah pejabat penting, antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Bupati Boyolali Agus Irawan, dan Kepala Kantor Pos Boyolali Andalusia Mayasari, Wapres Gibran berdialog langsung dengan para penerima manfaat.

• Tsuraya Azwa Pambudi Atlet YTI Racing Team, Raih Juara Nasional MTB 2025 di Yogyakarta!
• favehotel Manahan Solo dan favehotel Solo Baru Raih SBBI Award 2025: Tiga Tahun Beruntun Jadi Hotel Budget Paling Diminati!

Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi semangat para pekerja yang tetap berjuang di tengah tantangan ekonomi. Ia juga berpesan agar dana BSU dimanfaatkan secara bijak dan produktif.

"Saya ingin titip pesan saja ke Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, bantuan yang sudah diterima digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin [dimanfaatkan untuk] anak-anaknya masih sekolah," pesan Wapres.

Setelah berdialog, Wapres Gibran memantau langsung proses penyaluran BSU di loket, mulai dari verifikasi identitas hingga pencairan tunai. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal program ini.

"Saya minta tolong juga, ini Pak Wamen, Pak Wamen BUMN, Pak Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda semuanya lengkap, saya mohon untuk ikut memonitor, agar bantuannya tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan nanti penggunaannya juga digunakan untuk kegiatan yang baik atau positif," tegasnya.

• BRI Ingatkan Masyarakat Bahaya Penipuan Lewat Tautan Tidak Resmi
• Rotaract Solo Pakarti Luncurkan 15 Omah Baca Nawala dari Sampah Plastik Daur Ulang di Lokananta

Pada kesempatan yang sama, Wamen Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyaluran BSU.

"Program BSU yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 ini telah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun, dan penyalurannya ditargetkan selesai maksimal di akhir Juli 2025, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan para pekerja," ujarnya.

Immanuel juga melaporkan bahwa secara nasional, dari total 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria, BSU telah tersalurkan kepada 13,8 juta pekerja, atau 86,66 persen. Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, telah tersalur kepada 2.023.415 pekerja, dan di Kabupaten Boyolali mencapai 84.414 pekerja. Angka ini diharapkan terus bertambah hingga program selesai.

Salah satu penerima BSU, Surani, seorang pegawai honorer perawat, mengungkapkan rasa syukurnya. "Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk pendidikan anak. Anak saya yang besar sudah SMP dan yang kecil masih TK," tuturnya.

Sebelum kunjungan ke Boyolali, Wapres Gibran telah meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Cabang Utama Tangerang pada Rabu (16/07/2025) dan di Kantor Pos Cabang Utama Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (17/07/2025).

• BRI Perkenalkan Gaya Hidup Sehat Urban melalui BRImo SIP Padel League 2025
• Unisri Terjunkan 1.461 Mahasiswa KKN di Klaten dan Karanganyar, Siap Berdayakan Masyarakat!

"Ini lokasi ketiga yang kami kunjungi, Pak Wamenaker selalu mendampingi. Yang jelas saya tekankan bagaimana program ini bisa tersalurkan dengan baik, tepat sasaran," imbuh Wapres.

Melalui peninjauan langsung ini, Wapres berharap BSU dapat memberikan ruang gerak tambahan bagi penerima manfaat, meningkatkan daya beli, dan meringankan tekanan ekonomi rumah tangga, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial jangka panjang.

Sebagai informasi, BSU senilai Rp600.000 diberikan kepada pekerja non-ASN dan TNI/Polri yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah jika lebih tinggi, serta tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan ini mencakup dua bulan dan disalurkan melalui bank-bank HIMBARA atau Kantor Pos bagi penerima tanpa rekening bank terdaftar.