SUKOHARJO (Soloaja.co) – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menegaskan komitmen kuat untuk membentengi masyarakat dari bahaya penyimpangan seksual (LGBT). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Solo, Respati Ardi, saat menjadi pemateri dalam seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) di Aula Yayasan Al Mukmin Cemani, Grogol, Sukoharjo, Sabtu (18/7/2026).

Respati Ardi menyambut baik inisiatif forum diskusi ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif mengampanyekan gerakan pencegahan demi melindungi generasi muda.

"Kami sangat menyambut baik hal ini. Saya mengajak mari kita bersama-sama mengampanyekan di masyarakat supaya anak-anak kita dan warga kita terhindar dari penyimpangan seksual tersebut," ujar Respati.

• DSKS Gelar Forum Diskusi Hadapi Tantangan LGBT
• Lebih Dekat dengan Warga, Satgas TMMD Reguler Ke-129 Bantu Proses Pembuatan Tahu

Sebagai langkah konkret di lapangan, Pemkot Solo akan langsung turun ke masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan momentum tahun ajaran baru sekolah melalui beberapa program unggulan.

Program tersebut meliputi optimalisasi peran Posyandu Plus sebagai garda terdepan edukasi kesehatan mental dan perilaku di tingkat masyarakat. Selain itu, Walikota juga meminta seluruh kepala sekolah agar memasukkan materi khusus terkait bahaya LGBT dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Kami berkomitmen penuh untuk tidak menormalisasi hal tersebut," tegas Walikota Solo.

Siapkan Aturan dan Fasilitas Rehabilitasi

Saat disinggung mengenai regulasi hukum yang lebih mengikat, Respati membeberkan bahwa Pemkot Solo saat ini tengah menyusun draf Surat Edaran (SE). Proses penyusunan draf ini menggunakan masukan dari berbagai forum diskusi keagamaan, termasuk koordinasi intensif dengan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar legalitas penguatan aturan di Kota Solo.

• Panggung Hiburan Rakyat Bareng Guyon Waton, Warga Padati Alun-Alun Sukoharjo
• Kolaborasi BRI dan Plataran Perkuat Ekosistem Wellness di Indonesia

Lebih lanjut, Respati menekankan bahwa penindakan dan pencegahan dari pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang edukatif dan membersamai masyarakat, tanpa adanya unsur kekerasan.

Bagi warga yang sudah telanjur terjerumus namun memiliki keinginan kuat untuk sembuh, Pemkot Solo siap memfasilitasi rehabilitasi secara medis dan psikologis melalui psikolog klinis yang layanannya disediakan di program Posyandu Plus.

"Tidak ada kekerasan. Tugas pemerintah adalah mengedukasi dan membersamai. Jika ada masalah atau warga yang ingin sembuh, tidak usah khawatir, itu justru harus kita rangkul. Mari kita sembuhkan bersama-sama," pungkas Respati.

Selain Walikota Solo, hadir pula sebagai narasumber dalam diskusi tersebut dr. Rahmad Setia (Praktisi Kesehatan), Dr. Mustain Nasoha (Dewan Fatwa MUI Solo), dan Yahya Abdurrahman (Ketua Yayasan Ponpes Islam Al Mukmin).