SUKOHARJO (Soloaja.co) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) menggelar Forum Diskusi Umat dan Tokoh di Aula Yayasan Al Mukmin Cemani, Grogol, Sabtu (18/7/2026). Forum ini diselenggarakan sebagai ruang koordinasi untuk menyamakan kesepahaman dan menyusun langkah taktis dalam menghadapi tantangan penyimpangan seksual (LGBT) di masyarakat.

Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Walikota Solo Respati Ardi, praktisi kesehatan sekaligus pemerhati penyimpangan seksual dr. Rahmad Setia, perwakilan Dewan Fatwa MUI Solo Dr. Mustain Nasoha, serta Ketua Yayasan Ponpes Islam Al Mukmin Yahya Abdurrahman.

• Lebih Dekat dengan Warga, Satgas TMMD Reguler Ke-129 Bantu Proses Pembuatan Tahu
• Panggung Hiburan Rakyat Bareng Guyon Waton, Warga Padati Alun-Alun Sukoharjo

Ketua DSKS, Ustadz Abdul Rochim Baasyir, menegaskan bahwa penanganan maraknya isu penyimpangan seksual tidak akan bisa selesai jika hanya digarap oleh satu pihak. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antara seluruh elemen, mulai dari pemerintah hingga tokoh masyarakat.

"Kita ingin mempertemukan semua pihak di sini dalam sebuah dialog, agar saling ada kesepahaman mengenai langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Semoga dengan cara seperti ini, langkah ke depan bisa lebih tertata dan lebih efektif," ujar Ustadz Abdul Rochim di sela-sela acara.

Pembagian Peran dan Regulasi Tegas

Lebih lanjut, Pengasuh Ponpes Salman Al Farisi ini menjelaskan mengenai pembagian peran yang diharapkan dalam mengatasi persoalan ini:
* Pemerintah: Masyarakat mengharapkan adanya tindakan tegas yang diwujudkan melalui regulasi, aturan hukum, serta kebijakan yang mengikat.
* Elemen Masyarakat: Tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan diharapkan mengambil peran lebih besar dalam hal edukasi dan pencegahan.

Ustadz Abdul Rochim juga memberikan catatan kritis mengenai fenomena "normalisasi" LGBT yang saat ini terjadi secara masif di ruang publik dan media. Para pelaku kini mulai dikemas sedemikian rupa agar dianggap sebagai hiburan atau hal yang lumrah. Ironisnya, pihak yang mencoba mencegah justru kerap diberi label negatif seperti ekstrem atau keras.

• Kolaborasi BRI dan Plataran Perkuat Ekosistem Wellness di Indonesia
• Berkah Suro Mangkunegaran, Wujud Syukur Gusti Bhre dan Walikota Respati Berbagi

Menanggapi benturan isu tersebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM), ia mengingatkan agar isu HAM tidak disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Ia mencontohkan negara-negara Barat yang kini kesulitan menghadapi dampak sosial akibat kebablasan memaknai HAM.

"Kalau ada anggapan hak orang untuk memilih mau jadi apa, jangan lupa bahwa ada juga hak-hak orang lain untuk hidup normal. Hak kita untuk mendidik anak-anak kita agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan normal, itu juga merupakan hak asasi yang harus dijaga bersama," pungkasnya.

Melalui forum dialog ini, DSKS berharap seluruh tokoh yang hadir dapat membawa hasil diskusi ke lingkungan masing-masing guna membentengi generasi muda dari pengaruh penyimpangan perilaku yang merusak moral bangsa.