SEMARANG (Soloaja.co) - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), meminta Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) untuk memberikan perhatian serius terhadap aspek sanitasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini mencakup kebersihan dapur, pengelolaan limbah makanan, hingga pembuangan air cuci piring.

Pernyataan ini disampaikan Gus Yasin usai menghadiri pelantikan pengurus Gapembi Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (9/12/2025).

Wagub menegaskan bahwa sanitasi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lingkungan sekitarnya adalah hal fundamental. Ia mendesak setiap pemilik usaha SPPG untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan menerapkannya dengan disiplin.

• Solidaritas Kemanusiaan, Kodam IV/Diponegoro Kirim 40 Truk Bantuan ke Sumatera
• Cari Pengganti Sawit? Ini 5 Minyak Goreng Terbaik untuk Memasak

"Nanti kita awasi. Dengan adanya Gapembi ini akan lebih mudah untuk mengawasi. Apalagi mereka pemilik (dapur) SPPG," katanya.

Dorongan Sertifikasi Halal dan Perbaikan Pelayanan

Selain SLHS, Gus Yasin juga mendorong pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal untuk tiap dapur MBG. Menurutnya, sertifikasi ini adalah jaminan penting bagi masyarakat penerima manfaat.

Saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Jawa Tengah mencapai 2.683 dapur dengan penerima manfaat yang hampir menyentuh angka 10 juta orang (tepatnya 9,6 juta).

"Karena program ini belum ada setahun. Tentu masih banyak PR-nya yang perlu kita perbaiki," kata Gus Yasin, berharap Gapembi mampu menguatkan koordinasi dan melakukan perbaikan pelayanan kedepannya.

• Audiensi Dengan Dishub, Bajaj Maxride Bidik Solo, Tawarkan Ribuan Lapangan Kerja
• Lari di Treadmill atau di Jalan? Ini Kelebihan dan Kekurangannya

BGN: Kolaborasi Angkat Kelas SPPG

Senada dengan Wagub, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menyambut baik lahirnya Gapembi sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Tengku Syahdana berharap Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten/kota aktif membantu persiapan kelengkapan sertifikasi SPPG, termasuk SLHS, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan jaminan produk halal.
"Kita kolaborasi. Dengan Pemda, dengan BGN kita turun bareng agar SPPG-nya semakin naik kelas, dan berkualitas," tutupnya.