UMKM Sulit Naik Kelas, Guru Besar UMS : Ubah Mindset Tata Kelola
SOLO (Soloaja.co) — Stagnasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang didominasi sektor mikro hingga 97 persen menjadi sinyal merah bagi produktivitas nasional. Kondisi ini menunjukkan rendahnya mobilitas vertikal atau fenomena "sulit naik kelas" bagi para pelaku usaha lokal.
Fenomena tersebut mendapat perhatian serius dari Guru Besar ke-71 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Kussudyarsana, Ph.D. Ia menilai, tanpa perubahan tata kelola, UMKM Indonesia akan terus terjebak dalam skala usaha kecil dengan daya saing rendah.
- Mahasiswi UNS Peroleh Manfaat JKK BPJS Ketenagakerjaan
- SD Muhammadiyah 1 Solo Gelar Festival Sound dan Soul
"Kalau dianalogikan, ini seperti terus berada di jenjang SD tanpa pernah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, produktivitas rendah dan kontribusi ekonomi juga terbatas," ujar Prof. Kussudyarsana saat jumpa pers di Dapur Solo, Senin (27/4).
Data Miris: 98% UMKM Belum Punya NIB
Berdasarkan data Kementerian UMKM tahun 2025, potret manajerial UMKM di Indonesia memang masih memprihatinkan:
* Legalitas: Baru 1,22% UMKM yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
* Finansial: Sebanyak 96,49% usaha belum memiliki laporan keuangan resmi.
* Daya Saing: Dalam 20 tahun terakhir, partisipasi UMKM dalam *Global Value Chain* hanya naik 4%, kalah jauh dari Vietnam yang melesat di angka 15-20%.
Kendala Perusahaan Keluarga
Prof. Kussudyarsana yang telah meneliti UMKM lebih dari 15 tahun ini menjelaskan bahwa dominasi perusahaan keluarga menjadi tantangan tersendiri. Adanya faktor social emotional wealth atau tumpang tindih kepentingan keluarga dan bisnis seringkali menghambat profesionalisme.
- Tim Taekwondo Polri Juara Umum di Osaka, Sabet 21 Medali
- KAI Daop 6 Mulai Uji Coba Biodiesel B50: Langkah Besar Menuju Energi Bersih
"Banyak yang masih terjebak pada relational governance, yaitu hanya mengandalkan hubungan keluarga atau pertemanan dalam mengelola usaha dan akses modal," imbuhnya.
Solusi: Bangun Ekosistem, Bukan Seleksi Alam
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan UMKM berjalan secara "seleksi alam". Diperlukan intervensi sistematis untuk mendorong transformasi dari usaha informal ke formal.
"Perlu ada pemetaan, rekam jejak usaha, dan pendampingan yang terstruktur. Kita butuh ekosistem yang membuat mereka tidak hanya sekadar bertahan hidup, tapi benar-benar mampu naik kelas," pungkasnya.
