Transparansi, KGPH Tejowulan Minta BPK Audit Dana Keraton

Kusumawati - Senin, 23 Februari 2026 15:43 WIB
Keraton Surakarta (Soloaja)

SOLO (Soloaja.co) – Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kini menempuh jalan baru menuju tata kelola yang bersih. KGPH Panembahan Agung Tedjowulan secara resmi telah mengajukan permohonan audit keuangan menyeluruh untuk periode 2018–2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Juru Bicara Panembahan Agung, Kangjeng Pakoenegoro, mengonfirmasi bahwa surat permohonan bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 telah diserahkan langsung ke kantor BPK RI di Jakarta pada akhir Januari lalu. Langkah ini merupakan respons cepat setelah terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2026.

Audit untuk Akuntabilitas Masa Lalu

Langkah audit ini diambil untuk memastikan bahwa kepemimpinan Gusti Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan Kawasan Cagar Budaya Keraton dimulai dengan "lembaran bersih".

"Gusti Tedjowulan menghendaki hukum ditegakkan tegas. Siapa yang bersalah dan merugikan keraton harus dihukum. Jangan ada yang menyembunyikan data," ujar Pakoenegoro, Senin (23/2).

Larangan Rekening Pribadi & Dana Hibah

Salah satu reformasi paling mendasar yang diusung adalah penertiban aliran dana. Gusti Tedjowulan menginstruksikan agar tidak ada lagi dana bantuan pemerintah (APBN/APBD) maupun hibah yang masuk ke rekening pribadi individu.
* Wajib Badan Hukum: Semua aliran dana harus melalui mekanisme badan hukum yang sah.
* Hapus Kepentingan Kelompok: Pengelolaan aset keraton murni untuk pelestarian, bukan kepentingan pribadi.

Rekonsiliasi dan Merangkul Semua Pihak

Di sisi lain, upaya menyatukan keluarga besar terus diupayakan. Terkait kabar bergabungnya KGPH Hangabehi ke dalam struktur baru, Pakoenegoro menyebut hal tersebut sangat dimungkinkan, meski saat ini masih terkendala syarat administratif.

Gusti Tedjowulan menegaskan tetap membuka pintu bagi seluruh kerabat yang ingin bekerja sama. Tujuannya hanya satu: agar seluruh kubu bisa kembali akur dan kompak dalam menjaga marwah Keraton Surakarta sebagai warisan budaya peringkat nasional yang akuntabel.

Editor: Redaksi

RELATED NEWS