Tata Kelola Alkes Ancam Kemandirian Industri dan Keselamatan Pasien
SOLO (Soloaja.co) — Empat asosiasi alat kesehatan (alkes) nasional, yakni GAKESLAB Indonesia, ASPAKI, AIGMI, dan HIPELKI menilai tata kelola pengadaan alkes saat ini berisiko menurunkan mutu layanan kesehatan serta mengancam kemandirian industri dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers rangkaian Health Ecosystem Week yang diselenggarakan bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Kamis (18/6).
Para pelaku usaha menyoroti tiga persoalan krusial yang saling berkelindan di lapangan, mulai dari tekanan fiskal, beban regulasi perpajakan yang dinilai memberatkan, hingga birokrasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tiga Masalah Utama Industri Alkes:
* Tekanan Fiskal dan Sentralisasi: Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) serta kebijakan pengadaan yang tersentralisasi memicu perlambatan ekonomi lokal. Ditambah pelemahan nilai tukar Rupiah (10% hingga 20%) dan lonjakan biaya logistik (30% hingga 40%) akibat situasi global, daya beli pemerintah daerah terhadap alkes pun ikut menyusut.
* Regulasi Pajak dan Operasional Memberatkan: Kebijakan baru seperti pengetatan pajak UMKM (PP 20/2026), aturan restitusi pajak (PMK No. 28/2026) yang memperumit arus kas, hingga kewajiban penyesuaian izin akibat KBLI baru (Peraturan BPS No. 7/2025) dinilai membebansi operasional para pelaku usaha di tengah situasi ekonomi yang menantang.
* Sistem E-Katalog v6.0 Berorientasi Harga Terendah: Proses kurasi administrasi E-Katalog sektor kesehatan memakan waktu lama hingga enam bulan. Selain itu, sistem konsolidasi dan mini-kompetisi dianggap terlalu berorientasi pada harga terendah, bukan aspek kualitas, layanan purna jual, atau risiko kegagalan vendor, sehingga memicu praktik tidak sehat seperti price dumping.
- Inovasi, Koneksi dan Sosial Edukasi; 31 Tahun Telkomsel Melayani Sepenuh Hati
- 5 Kota dengan Kualitas Udara Terburuk di Indonesia pada 17 Juni 2026
"Industri alkes paham kewajiban pajak. Tapi tata kelola alkes sekarang membuat kami sulit untung, lalu laporan keuangan dipertanyakan saat restitusi. Restitusi yang jadi bagian arus kas malah dipotong signifikan karena dianggap menggelembungkan biaya," kata Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, MM.
Ketua Umum ASPAKI, Imam Subagyo, SE., MM., mendesak pemerintah agar memberikan dukungan konsisten berupa insentif pajak untuk bahan baku, komponen, dan mesin industri.
Sementara itu, Ketua Umum GAKESLAB Indonesia, Raden Kartono Dwidjosewojo, menekankan pentingnya menjaga jalur distribusi yang profesional sesuai Cara Distribusi yang Baik (CDB) sebagai faktor kritis keselamatan pasien.
Dari sektor penunjang, Ketua Umum AIGMI, Deviatri, mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk instalasi, kalibrasi, dan pemeliharaan alkes pasca-pembelian, termasuk prioritas pengadaan sistem instalasi gas medis sentral di rumah sakit demi mengoptimalkan pelayanan.
- Tradisi Malam 1 Suro Solo yang Sarat Nilai Spiritual dan Budaya
- Mahasiswa DKV ISI Rancang Identitas Visual STP
Kolaborasi Hilirisasi Riset UNS
Acara yang merupakan bagian dari Health Ecosystem Week ini sekaligus menjadi jembatan strategis antara dunia akademik dan industri. UNS sebagai mitra penyelenggara berkomitmen mendorong hasil riset agar tidak sekadar menjadi publikasi ilmiah, tetapi mampu dihilirkan menjadi produk inovatif.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS, Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si., M.Si. menyambut baik kolaborasi lintas sektor ini untuk menutup celah (lost) antara riset hulu dan hilir.
"UNS kini tengah menginisiasi pembentukan Science Techno Park (STP) dengan salah satu fokus utama pada bidang kesehatan. Beberapa inovasi UNS yang telah lahir antara lain alat implan tulang (3D) serta berbagai instrumen substitusi alat bantu medis." Imbuh Prof Fitria.
Diharapkan, sinergi antara akademisi, asosiasi, industri, dan kementerian terkait dapat membangun ekosistem kesehatan nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan akuntabel dari hulu hingga ke hilir.