JAKARTA (Soloaja.com) – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan langkah progresif dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan lewat program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Inisiatif ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari desa dan mengurangi ketimpangan ekonomi nasional.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menegaskan bahwa saat ini tengah disiapkan 22 titik percontohan (piloting) Kopdes sebagai uji coba awal. Model koperasi ini akan terhubung langsung dengan rantai pasok BUMN, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perum Bulog, PT Pos Indonesia, hingga PT Pertamina Patra Niaga.

“Piloting ini akan sama-sama kita kawal supaya berhasil. Dengan begitu, tingkat kegagalan Kopdes Merah Putih nantinya dapat diminimalisir,” ujar Kartika.

• Munas XI HARPI “Melati”: Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Perias Pengantin Tradisional
• Kelompok Wanita Tani Ini Berdaya dan Berkarya Berkat BRI

Pemerintah juga menyiapkan mock-up koperasi yang menampilkan standar tampilan dan skema bisnis terintegrasi penuh. Mock-up ini akan menjadi referensi nasional bagi 80 ribu Kopdes yang ditargetkan beroperasi secara serentak pada 28 Oktober 2025.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah menyediakan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi, dengan total kebutuhan dana mencapai Rp400 triliun. Pendanaan tersebut akan disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai pinjaman bergulir dengan tenor enam tahun.

Dukungan terhadap program strategis ini juga datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto. Ia menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melainkan memperkuat sinergi antarkelembagaan desa.

“Presiden Prabowo memastikan jika kehadiran Kopdes Merah Putih ini tidak akan mematikan BUMDes, tapi bisa seiring sejalan dan saling menguatkan,” kata Yandri.

• favehotel Manahan Solo Raih Tripadvisor Travelers’ Choice Award 2025
• Tokoh Senior Thionghoa Soroti Kejanggalan Pemilihan Pengurus Kwan Sing Bio Tuban: "Tidak Sah dan Langgar Kesepakatan"

Yandri menekankan bahwa Kopdes akan memainkan peran strategis dalam menghapus dominasi tengkulak, mengendalikan harga bahan pokok, serta menyingkirkan praktik rentenir di desa.

Dengan tujuh unit bisnis wajib, seperti simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, hingga gudang logistik, Kopdes Merah Putih ditargetkan menjadi mesin penggerak utama ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

“Ini bukan sekadar koperasi biasa. Ini adalah sistem ekonomi desa baru yang akan membuat desa berdikari dan tak lagi menjadi objek eksploitasi ekonomi kota,” tegasnya.

• TKA Tak Diwajibkan, Namun Punya Banyak Manfaat untuk Murid, Sekolah, dan Universitas
• 7 Strategi Keuangan ala Orang China yang Patut Dicontoh

Kementerian BUMN kini bekerja erat dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa untuk memverifikasi aset, memperkuat legalitas koperasi, dan memastikan seluruh model koperasi berjalan secara profesional.

Satgas wilayah juga telah dibentuk sebagai ujung tombak pengawasan serta seleksi lokasi strategis guna mengoptimalkan peluncuran program Kopdes secara nasional. Pemerintah pun mengajak seluruh kepala desa untuk aktif berpartisipasi dalam pembentukan koperasi berbasis rakyat ini.

Dengan dukungan penuh negara dan landasan hukum yang kuat, Kopdes Merah Putih diyakini akan menjadi tonggak baru kebangkitan ekonomi desa di Indonesia.