JAKARTA (Soloaja.co) – Pemerintah mulai mempercepat langkah antisipasi menghadapi potensi ancaman keamanan siber seiring perkembangan teknologi komputasi kuantum. Melalui Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memperkuat sinergi nasional untuk menyiapkan ketahanan siber di era pasca-kuantum.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto, serta dihadiri berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian, lembaga, BUMN, industri, akademisi, hingga komunitas keamanan siber. Forum ini menghimpun masukan strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.

• Gubernur Lemhannas : Kuasai Geopolitik Global dan Literasi Digital
• Dandim Surakarta Letkol Inf Arief Handoko Tinjau Progres TMMD di Serengan

Meskipun komputer kuantum menghadirkan lompatan besar bagi inovasi digital, teknologi tersebut juga berpotensi melemahkan sistem kriptografi yang saat ini melindungi transaksi digital, komunikasi, dan data strategis negara. Oleh sebab itu, langkah mitigasi dinilai perlu dipersiapkan sejak dini.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa kesiapan menghadapi era komputasi kuantum harus menjadi agenda strategis nasional.

“Dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang dibayangkan dalam hal Post-Quantum Cryptography, sehingga Indonesia harus mengejar dan membuat lompatan kolaboratif.” Ungkap Marsda TNI Eko Dono Indarto.

• Respati Minta Layanan Publik di Solo Bebas Tarif Parkir
• Fokus Kesehatan Mental, UNS Sambut 11 Ribu Mahasiswa Baru

Sebagai tindak lanjut, forum merumuskan sejumlah langkah prioritas. Langkah tersebut antara lain penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, penentuan prioritas perlindungan data rahasia tinggi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta usulan pembentukan National Quantum Center sebagai pusat riset, standardisasi, dan pengembangan talenta.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan menjelaskan bahwa BSSN telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography.

“Langkah ini diambil untuk mendukung penyusunan peta jalan nasional dan mempercepat kesiapan menuju ekosistem digital yang lebih tangguh terhadap risiko serangan siber kuantum.” Imbuh Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan.

• Kodim Surakarta Berbagi Berdera, Relawan Berbagi 1.000 Cup Es Teh
• FISIP UNISRI Gelar Pengabdian Internasional di Malaysia

Dari sisi industri, Telkom menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui Telkom University, riset mengenai PQC dan pengembangan talenta digital terus dikembangkan. Saat ini, Telkom juga tengah mengkaji persiapan menuju era aman kuantum dengan menyediakan jaringan dan pusat data yang tersertifikasi aman (quantum-safe).

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan bahwa tantangan komputasi kuantum tidak dapat dijawab hanya melalui adopsi teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kapabilitas nasional secara menyeluruh melalui riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Chairman CISSReC Dr. Pratama Persadha menambahkan bahwa organisasi tidak perlu menunggu hingga komputer kuantum benar-benar mampu memecahkan sistem kriptografi saat ini untuk mulai bersiap. Langkah paling realistis menurutnya adalah melakukan inventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data paling kritis agar proses migrasi ke sistem keamanan baru dapat dilakukan secara bertahap.