JAKARTA (SOLOAJA.CO) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras, demi ketahanan nasional.

“Masalah pangan adalah masalah kedaulatan dan survival bangsa. Jika ingin menjadi negara maju, pangan harus aman dulu,” tegas Presiden Prabowo, di Istana Negara, Senin 10 Maret 2025.

Salah satu kebijakan utama yang ditekankan adalah penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi.

• BRI Salurkan Rp32,8 Triliun Demi Memenuhi Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat di Hari Raya
• Prof. Dr. KPA Henry Indraguna Tanggapi Sindiran Putra Mahkota Keraton Solo: Panggilan Agar Republik Kembali Berpihak pada Rakyat

“Petani harus sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500, dan saya siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP),” ujar Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa mekanisme pasar tetap berlaku, tetapi tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan.

“Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa. Kalau tidak mau, tutup saja. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini masalah hidup dan mati,” tegasnya.

Senada, Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa beberapa daerah mulai memasok beras ke Bulog sesuai kebijakan pemerintah. Presiden pun meminta pengawasan ketat untuk menjaga harga gabah tetap stabil dan menghindari spekulasi pasar.

“Di setiap kabupaten ada Dandim dan kepolisian. Saya minta mereka mengawasi penggilingan padi agar tidak merugikan petani,” ujarnya.

• BRI Dukung Ekonomi Rakyat, KUR Rp27,72 Triliun Tersalur dalam 2 Bulan
• PPMI Assalaam Dikukuhkan Kader Gerakan Sadar Sampah oleh Kementerian LH

Presiden optimistis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia semakin dekat dengan target swasembada pangan.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Presiden menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan dan pemerataan kesejahteraan.

“Untuk pertama kalinya ada nomenklatur ini, membuktikan keseriusan Presiden Prabowo meningkatkan pembangunan infrastruktur,” ungkap AHY.

• BRI Antisipasi Lonjakan Permintaan Uang Tunai Lebaran dengan Sediakan Rp32,8 Triliun
• Bintang Muda Lokananta 2025: Wadah Baru bagi Musisi Muda Berkembang di Industri Musik Nasional

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap meresmikan enam bendungan di lima provinsi awal 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan air.

“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk swasembada pangan,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.

Enam bendungan tersebut meliputi Bendungan Rukoh dan Keureuto di Aceh, Bendungan Jlantah di Jawa Tengah, Bendungan Sidan di Bali, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, serta Bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mencapai swasembada pangan dan air demi kesejahteraan rakyat. Presiden juga menekankan bahwa keberlanjutan program ini harus dipastikan dalam jangka panjang, agar generasi mendatang tetap menikmati manfaatnya.