SOLO (Soloaja.co) – Sindiran tajam yang disampaikan Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Hamengkunegoro, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @kgpaa.hamangkunegoro masih menjadi perbincangan hangat. Unggahan bertuliskan “Nyesel Gabung Republik” memicu diskusi luas di berbagai kalangan.

Menanggapi hal ini, Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof. Dr. Kanjeng Pangeran Aryo (KPA) Henry Indraguna, SH, MH, turut angkat bicara. Menurutnya, pernyataan Putra Mahkota mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi yang merugikan rakyat.

"Kami mendengar suara Putra Mahkota dan memahami alasannya. Kasus korupsi di Pertamina yang menipu kualitas Pertamax jelas mengecewakan rakyat," ujar Prof. Henry, Sabtu 8 Maret 2025.

• BRI Dukung Ekonomi Rakyat, KUR Rp27,72 Triliun Tersalur dalam 2 Bulan
• PPMI Assalaam Dikukuhkan Kader Gerakan Sadar Sampah oleh Kementerian LH

Selain itu, ia juga menyoroti dampak ekonomi akibat kebijakan impor tekstil yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10.000 pekerja Sritex di Sukoharjo sejak 2024. Kebijakan tersebut, menurutnya, menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Belum lagi kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun yang dinilai merampas hak rakyat atas sumber daya alam.

Namun, yang paling dirasakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta, kata Prof. Henry, adalah janji status Daerah Istimewa Surakarta yang dijanjikan sejak 1946 namun hingga kini tak pernah terwujud. "Bahkan upaya untuk mewujudkannya pun tidak terlihat. Republik meninggalkan Keraton dan warga Solo tanpa hak istimewa yang diharapkan," ungkapnya.

Putra Mahkota juga mengunggah kalimat “Percuma Republik kalau hanya untuk membohongi”, yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap janji-janji yang belum ditepati. Menanggapi hal tersebut, KPA Dany Nur Adiningrat dari Keraton menilai bahwa unggahan itu merupakan satire yang relevan.

• BRI Antisipasi Lonjakan Permintaan Uang Tunai Lebaran dengan Sediakan Rp32,8 Triliun
• Bintang Muda Lokananta 2025: Wadah Baru bagi Musisi Muda Berkembang di Industri Musik Nasional

Prof. Henry menegaskan bahwa keresahan Putra Mahkota seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kritik tersebut, menurutnya, adalah panggilan agar Republik kembali berpihak pada rakyat.

"Baik pemerintah maupun raja—yang secara turun-temurun menjadi pengageng budaya dan wilayah—sejatinya tetap harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Itu adalah titah dan sumpah yang harus dipegang teguh," tegasnya.

Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI), Henry menekankan bahwa pernyataan Putra Mahkota bukanlah bentuk penolakan terhadap NKRI, melainkan seruan agar janji kemerdekaan tidak hanya menjadi slogan.

Di sisi lain, ia juga mengutip pandangan Gusti Moeng, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Solo, yang menyatakan bahwa unggahan tersebut merupakan sikap pribadi Putra Mahkota, bukan sikap resmi Keraton sebagai lembaga adat.

• Batman Hadir di Acara Brothers Inn Peduli, Meriahkan Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim
• PNM Cabang Wonogiri dan SOLOPEDULI Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

"Dari pernyataan Gusti Moeng, kita melihat bahwa Keraton Solo tetap memegang teguh komitmennya terhadap NKRI. Namun, ada potensi bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan isu ini guna menggoyahkan persatuan," ujar Henry.

Meskipun demikian, ia berharap pemerintah mendengar aspirasi Putra Mahkota terkait berbagai permasalahan yang merugikan rakyat.

"Rakyat yang dirugikan harus didengar, tetapi persatuan tetap harus kita jaga. Ini saatnya bagi para pemegang kekuasaan untuk bertindak nyata dan kembali mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.