BOYOLALI (Soloaja.co) - Proyek pemeliharaan Jalan Pandanaran senilai Rp 22 miliar yang didanai APBD Boyolali menuai kontroversi setelah panitia tender menetapkan PT Pollung Karya Abadi (PKA) sebagai pemenang. Kontraktor asal Sumatera Utara ini diketahui memiliki rekam jejak yang bermasalah, memicu kekhawatiran publik akan kualitas dan kelancaran proyek strategis tersebut.

Menurut data yang diunggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 23 Agustus 2025, PT PKA mengungguli sembilan peserta tender lainnya dari total 66 pendaftar. Padahal, Jalan Pandanaran merupakan ikon penting yang menjadi wajah kota Boyolali, sehingga proyek ini sangat krusial.

• 6 Kebiasaan Cerdas untuk Tingkatkan IQ
• Pameran "Local Wisdom" Lahirkan Sinergi Seni Lintas Generasi di Solo

Ketua LSM Masyarakat Regional Anti Korupsi (MARAK) Jawa Tengah, Joko Prakosa, menilai ada kejanggalan serius dalam proses penetapan pemenang tender ini.

“Terpilihnya PT PKA sangat kuat bau akal-akalan yang melibatkan oknum pejabat. Panitia tender seharusnya lebih cermat dan transparan, bukan malah memenangkan kontraktor dengan rekam jejak bermasalah,” tegas Joko, Selasa (9/9/2025).

Joko mengingatkan, seleksi tender di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) seharusnya mengedepankan integritas. Ia juga mempertanyakan mengapa panitia memilih kontraktor dari luar Jawa, yang berpotensi menambah risiko proyek mangkrak.

“Banyak kontraktor lokal Solo Raya yang kompeten dan bersih dari catatan negatif. Kenapa justru yang bermasalah yang diloloskan?” tanyanya.

• Di Tengah Kontroversi Pestapora, 5 Musisi Donasikan Honor Mereka
• Jemput Kupon 5,95% dan Cashback Belasan Juta Rupiah, Investasi SR023T3 & SR023T5 Lebih Praktis Lewat BRImo

Kecurigaan publik semakin menguat setelah terungkap rekam jejak buruk PT PKA. Direktur Utama perusahaan, berinisial S, pernah tersandung kasus dugaan korupsi terkait pencairan kredit Surat Perintah Kerja (SPK) di PT Bank Sumut Cabang Stabat pada tahun 2023 dengan nilai mencapai Rp1,548 miliar.

“Berita soal Dirut PT PKA yang tersandung korupsi sudah tersebar luas di media. Sungguh ironis, perusahaan ini masih bisa memenangkan tender proyek strategis di Boyolali,” ujar Joko.

Menanggapi hal ini, Joko menyerukan agar masyarakat proaktif mengawasi jalannya proyek dan menuntut pengawasan ketat terhadap panitia penyelenggara. “Sanksi tegas harus diberlakukan agar proyek tidak terbengkalai dan kasus serupa tidak terulang,” pungkasnya.