SOLO (Soloaja.co) — Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta resmi memperkuat sinergi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia melalui penandatanganan dokumen kerja sama strategis.

Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., bersama Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, S.H., M.H., di Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (19/2/2026).

Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari hubungan baik yang telah terjalin sejak 2018. Sebagai PTNBH, UNS berkomitmen menjadikan kampus sebagai ruang pembentukan karakter yang menjunjung tinggi keadilan dan keberagaman.

• Puasa Tetap Irit, Ini 5 Tips untuk Anak Kos
• BPVP Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Lindungi Peserta Pelatihan

"Kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter generasi bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan. Penguatan nilai HAM adalah investasi jangka panjang agar lulusan kami memiliki kepekaan sosial," ujar Prof. Hartono.

Integrasi HAM dalam Kurikulum dan Riset

Salah satu poin utama dalam kerja sama ini adalah penguatan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK). Nilai-nilai HAM akan diintegrasikan secara lintas disiplin, mulai dari bidang kedokteran, teknik, hingga sains dan teknologi.

Selain pendidikan, kerja sama ini mencakup:
* Pengembangan Riset: Fokus pada kebijakan publik, hak kelompok rentan, disabilitas, dan isu lingkungan.
* Penguatan Pusat Studi: Mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan HAM (P3KHAM) serta Pusat Studi Disabilitas UNS.

* Kolaborasi FKIP: Penandatanganan perjanjian khusus dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk mencetak calon pendidik yang berperspektif HAM.

• Modus Phishing Bagi Wajib Pajak, Begini Cara Menghindarinya
• Ramadan 2026 Dimulai 19 Februari di 5 Negara Ini

Komitmen Nyata, Bukan Sekadar Administrasi

Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi langkah konkret dalam perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia. Dengan lebih dari 76.000 mahasiswa, UNS dinilai sebagai mitra strategis yang sangat potensial.

"Kami berharap ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi komitmen nyata dalam memperkuat perlindungan HAM melalui sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara," tegas Anis.

Sebagai langkah awal implementasi, acara dilanjutkan dengan workshop bertema "Integrasi Isu HAM dalam MKWK di UNS". Forum ini menjadi wadah bagi para dosen untuk mendiskusikan cara menanamkan kesadaran etik dan perspektif HAM secara kontekstual kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.