JAKARTA (Soloaja.co) - Baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Gugatan Partai Prima terhadap KPU. Hal mana gugatan Partai Prima di maksud diajukan dengan dasar atau dalil pada pokoknya Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual, sehingga kemudian dari dasar atau dalil tersebut hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan partai prima tersebut dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

• Keren ! Kolaborasi Slank dan Gamelan ISI Surakarta Tandai Perhelatan 100 Tahun SD Pangudi Luhur Solo
• Bening’s Clinic, Klinik Kecantikan Langganan Artis Hadir di Solo, Dilaunching dr Oky Pratama dan Thariq Halilintar

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Apabila dilihat dari isi amar putusan tersebut khususnya angka 5 (lima), maka sangat jelas dan terang bahwasanya amar putusan tersebut adalah amar putusan yang sangat keliru, dikarenakan gugatan Partai Prima terhadap KPU tersebut hanyalah gugatan perdata biasa, yang didasari dari adanya perbuatan KPU yang dirasa/dianggap oleh Partai Prima sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

"Karena gugatan Partai Prima tersebut adalah gugatan perdata biasa, tentunya secara hukum yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara tersebut di dalam putusannya hanyalah sebatas apa di dalilkan oleh Partai Prima di dalam petitumnya dan tidak bisa melebih dari itu, sebab jika lebih dari itu, tentunya putusan tersebut telah melanggar asas Ultra Petita," ujar Pengacara Henry Indraguna melalui pesan tertulis, Jumat 3 Maret 2023.

• Kapolri Sigit Ingatkan Penguatan Manajemen Risiko Bencana Dalam Rakor BNPB
• Solusi Pembayaran Easy Pay, Terobosan Terbaru dari Agung Podomoro untuk Permudah Masyarakat Investasi Properti

Lanjut Henry Indraguna sebagai anggota Tim Ahli Hukum dan Perundangan-undangan Dewan Pertimbangan (Wantimpes), Ultra Petita sebagaimana digariskan di dalam Pasal 178 HIR berbunyi, “Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

Lagi pula, angka 5 (lima) amar putusan tersebut seharusnya dibuat oleh majelis hakim dengan bunyi “Menghukum Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Penggugat atau menghukum Tergugat untuk menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat (TMS).

"Bukan malah berbunyi “Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," papar Henry.

• Kapolres Sukoharjo Terima Penghargaan PWI Surakarta 'Mitra Informatif'
• PWI Surakarta Berikan Penghargaan 8 Tokoh Inspiratif, Putra Wong Solo Grup Apresiasi Kinerja Media

Sebab bunyi amar putusan tersebut, nantinya sangat berpontensi menimbulkan kerugian bagi partai-partai politik lain diluar dari partai prima khususnya partai-partai politik lain yang telah dinyatakan TMS oleh KPU.

"Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini. Gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah gugatan perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa," terang Henry sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Golkar.

Jika memang PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima, maka KPU harus dihukum verifikasi ulang. Hukuman ini tanpa mengganggu partai-partai lain.