SOLO (Soloaja.co) — Pemerintah Kota Surakarta kembali mengukuhkan posisinya dalam hal transparansi anggaran dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (11/6). Pencapaian ini menjadi momentum spesial karena menandai keberhasilan Pemkot Surakarta mempertahankan predikat WTP selama 16 kali berturut-turut.

• Nilai Outstanding Pendanaan Pindar Tembus Rp102 Triliun, Tumbuh 26,11 Persen
• Baliho PB XIV Hangabehi Meluas di 20 Daerah Jateng-Jatim, Jadi Ajang Swafoto

Wali Kota Surakarta, Respati, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang sukses menjaga legasi tata kelola keuangan dari periode pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena.

“Ada 16 kali WTP dan ini sudah menjadi kewajiban serta tugas kita untuk tetap mempertahankannya. Saya berharap capaian ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja,” ujar Respati.

Catatan BPK Jadi Bahan Evaluasi

Meski meraih predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan, Respati mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan. Masukan tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan ke depan.

Pihak Pemkot Surakarta berkomitmen untuk segera melakukan penyesuaian dan menjadikan catatan BPK tersebut sebagai bahan evaluasi berkala.

• Pemberdayaan KWT Kopen SAE Ngadirejo: UMS Inisiasi Inovasi Hidroponik
• Stefani Selina Ajak Generasi Muda Jadikan Jamu Jadi Gaya Hidup Modern

Fokus pada Dampak Nyata Masyarakat

Lebih lanjut, Respati menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah yang sejati tidak hanya berhenti di atas kertas laporan keuangan. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak dinamis dan menerjemahkan anggaran daerah menjadi program yang menyentuh masyarakat.

* Pembangunan Merata: Memastikan program kerja menyasar seluruh wilayah Surakarta.
* Kesejahteraan Masyarakat: Mengubah serapan anggaran menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi warga.
* Akselerasi Infrastruktur: Mempercepat proyek strategis yang berdampak langsung pada publik.

“Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.