JAKARTA (Soloaja.co) – Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya terbaik dalam rangka mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Namun aksi demonstrasi masyarakat sebagai upaya penolakan penyesuaian harga BBM masih terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Seakan-akan menyuarakan bagaimana tertindasnya masyarakat kecil, namun sebenarnya terdapat agenda terselubung di balik aksi yang dilakukan.

Maka dari itu, sejumlah pakar menilai aksi protes lewat demonstrasi yang digelar beberapa pihak merupakan hal yang sangat politis karena tidak tulus menyuarakan rakyat. Seperti disampaikan pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing yang tegas menyampaikan bahwa unjuk rasa yang dilakukan banyak mengandung muatan politik pragmatis.

• Presiden Jokowi Minta Kementerian Pertanian Terus Jaga Neraca Produktivitas Pangan Sampai Akhir Tahun
• Yayasan Darussalam Dukung Festival Jarwana 2022 Kolaborasi Seni Tiga Etnis Banjar, Jawa, dan Cina

“Lebih cenderung politis daripada nonpolitis. Sederhana saja melihatnya, banyak masyarakat yang kesejahteraan belum terpenuhi, kok tidak demo soal itu. Maka menurut saya demo ini punya agenda politik pragmatis,” kata Emrus.

“Di Jakarta, misalnya, masih banyak masalah. Macet semakin menjadi-jadi, tercemarnya air tanah, sungai kotor. Gubernur DKI sudah mau lima tahun, masih banyak masalah. Apakah didemo?. Maka saya bilang itu lebih politis,” tuturnya.

Dengan luputnya penyorotan di beberapa masalah yang bahkan sejak lama terjadi dan nampak di depan mata, maka Pakar Komunikasi Politik itu meyakini jika tindakan demonstrasi yang dilakukan sama sekali tidak tulus menyuarakan kesengsaraan rakyat.

• Latih Enterpreneurship Sejak Dini, SD Muh PK Banyudono Gelar Pasar Kaget Dari Siswa Untuk Siswa
• Heboh Wisuda UMS Surakarta, Ada Wisudawan Naik Truk

Di sisi lain, sejatinya kebijakan penyesuaian harga BBM ini bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba dilakukan begitu saja oleh pemerintah, sehingga sangat tidak relevan jika ditolak tanpa ada kajian yang jelas.

Disisi lain, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio juga menerangkan bahwa penyaluran bantalan sosial yang kini terus digencarkan pemerintah sudah sangat tepat. Tujuan utamanya adalah menjaga agar ancaman inflasi tidak terlalu berdampak berat dengan keterjagaan daya beli masyarakat.

Meski begitu, dirinya mengimbau agar benar-benar ada pemantauan data terkait penerima manfaat supaya kebijakan tersebut menjadi lebih optimal. "Penyaluran Bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima Bansos, sehingga lebih produktif," ungkap Agus

Mengenai hal tersebut, Mantan Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih menjelaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah terakhir yang memang sudah dipikirkan dengan sangat matang dan terpaksa harus diambil tanpa ada jalan lain.

• Reorganisasi Yayasan Pendidikan Batik Surakarta, Ir Muh Nursalim Jabat Ketua Gantikan Solichul Hadi
• Keren ! Wisuda UMS Diganjar Penghargaan dari LEPRID, Tik Tok Dalam Ruangan Terbanyak dan Gedung Auditorium Kampus Terbesar

“Penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diresmikan pemerintah sangat berkorelasi dengan menjaga kekuatan fiskal nasional karena sejauh ini APBN terus saja terbebani.” Kata Sri Adiningsih.

Bukan hanya itu, namun memang nyatanya setelah resmi menyesuaikan harga BBM, pemerintah segera berfokus untuk melakukan mitigasi dampaknya pada masyarakat rentan, sehingga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk rakyat.

“Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga,” ucapnya.