SUKOHARJO (Soloaja.co) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meninjau langsung pelaksanaan program dan layanan di BPN Sukoharjo. Melihat kinerja positif, Hadi Tjahjanto mematok target tahun 2024 seluruh pensertifikatan tanah di Sukoharjo rampung.

"Kami mendorong Pemerintah Kabupaten Sukoharjo turut terlibat dalam menyelesaikan sertifikasi tanah di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kalau ada bantuan dari Pemerintah Daerah Sukoharjo pada 2024 sudah bisa 100%,” kata Hadi, dalam kunjungannya pada Kamis 9 Maret 2023.

• Proliga 2023 Seri Solo Dimulai, LavAni Allo Bank Jadi Unggulan
• Polda Jateng Ungkap Kartu Perdana Ilegal, Ini Modusnya

Hadi juga memastikan keempat layanan elektronik di Kantor Pertanahan Sukoharjo telah berjalan dengan baik. Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

“Saya juga mengecek dan melihat pelayanan Kantor Pertanahan Sukoharjo kepada masyarakat. Ternyata semua sudah berjalan sesuai dengan program yang saya berikan. Termasuk empat pelayanan elektronik berjalan semua,” jelas Hadi.

Dia mengatakan keempat layanan elektronik yang sudah berjalan tersebut, dapat mengambil alih 40% layanan. Menurutnya hal itu juga dapat mempengaruhi anggaran hak tanggungan maupun roya. Karena pelayanan tersebut terbebas dari blangko-blangko yang tentunya dapat memangkas anggaran.

• Wisuda UMS Periode 3 FEB Luluskan 544 orang, Separuh Lulus Cumlaude
• Lewat Tular Nalar, Emak-emak di Solo Belajar Cara Menangkal Penipuan Digital Bersama Emak Bloger dan IKWI Surakarta

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Muhammad Fadhil menambahkan kesiapan data elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sedang divalidasi.

“Semua produk sertifikat tanah yang sudah lama hingga saat ini baru berjalan sebesar 64% yang telah dipetakan dan diupdate. Pemetaan sertifikat tanah pada 2023 tersebut saat ini menggunakan teknologi drone.” Kata Fadhil.

Fadhil juga berharap bantuan dana dari Pemda untuk program digitalisasi tersebut. Dikatakan, hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi, yakni sertifikat yang sudah lama telah dipetakan dalam kecamatan dan desa yang lengkap itu, bisa diintegrasikan dengan peta nilai jual objek pajak (NJOP) dan persil desa.

• LPEI Dorong Kesetaraan Sektor Ekonomi, Berdayakan Ribuan Perempuan di Desa Devisa
• Festival Musik Laras Hati Tandai Adeging ke 266 Mangkunegaran

“Sehingga setiap ada peralihan hak NJOP dengan digitalisasi tersebut bisa langsung terintegrasi. Maka capaian PAD daerah bisa lebih tinggi. Saat ini menurutnya masih banyak nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang belum sesuai. Misalnya rumah yang sudah dibangun megah ternyata masih tercatat sebagai tanah kosong karena belum dipetakan dan diupdate.” Imbuhnya.

Terkait pelayanan pensertifikatan tanah akhir pekan dari kunjungan tersebut menurutnya telah berjalan baik. Fadhil mengatakan layanan sudah berjalan dengan baik. Bahkan BPN Sukoharjo juga memiliki layanan satu-satunya dari daerah lain yakni one day service. yang menjadi layanan khas Kantor Pertanahan Sukoharjo.

Layanan tersebut diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengurus sendiri. Dengan syarat sudah ada pemetaan sertifikat tanah. Serta pengajuan layanan diakukan sendiri oleh pemohon untuk menghindari praktek percaloan yang tidak sehat.