JAKARTA (Soloaja.co) - Masih munculnya pro kontra dan dinilai belum matangnya aturan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta implementasi kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari sebelumnya 5 persen menjadi 10 persen, ditunda, khususnya di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji, setidaknya, penundaan tersebut hingga masa Pemilu Presiden RI pada 14 Februari 2024. Pasalnya kenaikkan PBBKB di DKI Jakarta berimbas pada berbagai permasalahan yang bisa timbul di lapangan.

"Jadi kami betul-betul, dan kami siap memberikan saran-saran apa yang mungkin timbul. Jadi kami harapkan untuk coba dilihat betul implikasinya karena kita juga mendekati tanggal 14 Februari." kata Tutuka dikutip pada Rabu, 31 Januari 2024.

• Inilah Berbagai Manfaat Mendengarkan Musik untuk Kesehatan
• Ketahui 5 Level Bodo Amat Versi Mark Manson yang Disebut Dapat Mengubah Hidup

Menurut Tutuka, masalah lapangan yang akan terjadi jika PBBKB khususnya di DKI Jakarta dimplemantasikan banyak Badan Usaha (BU) niaga BBM belum menyiapkan diri untuk dampak kenaikan ini, masalah teknis pengisian menjadi kendala.

Kedua terdapat permasalahan sosial yang mana kenaikan PBBKB khususnya di DKI Jakarta tersebut belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Hal itu juga berkenaan dengan peraturan PBBKB yang saat ini berbeda-beda di setiap daerah.

Tutuka mengatakan kebijakan itu belum tersosialisasikan dengan baik ke PT Pertamina (Persero), selaku badan usaha yang bertanggung jawab atas tata niaga produk hilir migas termasuk bahan bakar minyak.

Terakhir, Tutuka menilai bahwa terdapat perbedaan nantinya pada wajib pajak dengan wajib pungut berbeda dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Dengan begitu, Tutuka mengatakan implikasi di lapangan harus dicermati betul-betul.

• Sama-sama untuk Melindungi Diri, Ini Perbedaan Antara Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan
• Lorin Group Launching Bebek Anom Resto, Siap Gebrak Khazanah Kuliner Soloraya

Soal kenaikan PBBKB DKI Jakarta menjadi 10 persen dinilai bisa berdampak pada naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya BBM non subsidi.

Tutuka meyakinkan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi akan berpengaruh meskipun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Ini akan menimbulkan kenaikan batas harga atas. Tentunya badan usaha niaga akan meningkatkan BBM-nya karena margin mereka akan tergerus dengan margin pajak, sehingga kemungkinan terjadi itu dan akan menimbulkan kenaikan harga di masyarakat dan tentunya akan berakibat ke inflasi dan seterusnya,"kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM pada Selasa, 30 Januari 2024.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 31 Jan 2024