1000852736.jpg

Gebyar hadiah opsen PKB dan BBNKB Kabupaten Sukoharjo

SUKOHARJO (Soloaja.co) - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberikan apresiasi tinggi bagi warganya yang taat membayar pajak. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapata

Pemkab Sukoharjo Gelar "Gebyar Hadiah Opsen PKB & BBNKB 2025"

soloaja

1000847774.jpg

Gubernur Lutfi saat acara GIIAS The Series Semarang

SEMARANG (Soloaja.co) - Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencetak sejarah sebagai satu-satunya provinsi yang berkomitmen penuh memberikan insentif pajak kendaraan 

Terobosan Jateng! Provinsi Pertama Beri Insentif Pajak Kendaraan untuk UMKM dan Investor

JUSTINA.png

Desain-tanpa-judul-2025-05-31T155004.684-750x500.jpg

Mengapa Penerimaan Pajak Pati Tertinggal Dibanding Kota Lain di Jateng?

Rencana kenaikan PBB Pati 250% dibatalkan usai gelombang protes. Mengapa penerimaan pajak Pati tertinggal dari daerah lain di Jateng?

Membedah Lemahnya Penerimaan Pajak Pati Dibanding Kota Lain di Jateng

Mengulik Mengapa Pajak Pati Tak Sekuat Kota Lain di Jawa Tengah

Laman Coretax.

Mudah dan Praktis! Begini Cara Daftar NPWP Online 2025 Lewat Coretax

Dengan Coretax, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung.

Gampang, Begini Cara Daftar NPWP Online 2025 Melalui Coretax

Cara Daftar NPWP Online 2025 dengan Coretax

tax.jpg

Simak! Mekanisme Pengembalian Kelebihan Bayar PPN 12 Persen

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) merilis aturan terkait pengembalian kelebihan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang telah berlaku pada 1 Januari 2024.

Begini Mekanisme Pengembalian Kelebihan Bayar PPN 12 Persen

Ini Proses Pengembalian Kelebihan Bayar PPN 12 Persen yang Perlu Anda Ketahui

Director of Marketing BMW Group Indonesia Bayu Riyanto (kiri), Managing Director BMW Group Asia Lars Nielsen (kedua kiri), Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kedua kanan), dan Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan (kanan) berbincang di samping mobil The All New 5 BMW saat peluncuran di Press Day pada pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang. Rabu 17 Juli 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Peluncuran The All New 5 BMW - Panji 6.jpg

Catat! Ini Daftar Barang Mewah Kena dan Tidak Kena PPN 12 Persen 

Pemerintah per 1 Januari 2025 menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk jasa atau barang mewah.

Daftar Barang Mewah Kena dan Tidak Kena PPN 12 Persen 

Pahami PPN 12 Persen, Ini Daftar Barang Mewah yang Terkena dan Tidak

<p>Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). / Indonesia.go.id</p>


1577780953_150547856

Catat! Ini Daftar Pajak yang Harus Dibayar Pemilik Kendaraan di 2025

Komponen pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar bagi pemilik kendaraan bermotor di 2025.

Daftar Pajak yang Harus Dibayar Pemilik Kendaraan di 2025

Catat, Ini Rincian Pajak Kendaraan yang Harus Dibayar di 2025

account-assets-audit-bank-bookkeeping-finance-concept.jpg

Menguak Perbandingan PPN Indonesia dengan Negara ASEAN dan Global

Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11% menjadi 12%. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara (ASEAN), sejajar dengan Filipina.

Perbandingan PPN Indonesia dengan Negara ASEAN dan Global

Perbandingan Tarif PPN Indonesia dengan Negara ASEAN dan Internasional

Ilustrasi pajak.

Simulasi Perhitungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen pajak adalah pungutan tambahan pada PKB, BBNKB, dan MBLB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketahui jenis pajak, tarif opsen 66%, contoh perhitungan, dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.

Contoh Perhitungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Contoh Kasus Perhitungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Netflix.

Menguak Prediksi Biaya Layanan Netflix hingga Spotify dengan PPN 12 Persen

Pemerintah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini juga akan menyasar layanan hiburan digital, termasuk Netflix dan Spotify.