SEMARANG (Soloaja.co) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memuji pencapaian Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, atas keberhasilan provinsi ini dalam membentuk dan mengoperasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah KDKMP tertinggi secara nasional, mencapai 1.750 unit.

"Tertinggi, seluruh Indonesia itu Jawa Tengah tertinggi. Target kami kan 10 ribu, kalau Jawa Tengah saja 2.000, aman kita," kata Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (28/8).

• Walikota Surakarta Sambut Baik Program IGHO, Siap Kolaborasi Kembangkan Guesthouse dan Homestay
• Menuju 3 Juta Rumah, Sektor Perbankan dan Pengembang Dorong Kemudahan Pembiayaan

Ia menambahkan, permodalan untuk KDKMP sebesar Rp3,5 miliar akan segera dicairkan, tinggal menunggu aturan teknis yang sedang dibahas.
Peran KDKMP dalam Penguatan Ekonomi Desa
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, dari total 8.523 KDKMP yang terdaftar di Jawa Tengah, sebanyak 1.750 unit sudah beroperasi. Sisanya, sebanyak 6.773 koperasi, masih dalam tahap persiapan.

"Total modal kurang lebih Rp22,4 miliar dan jumlah anggota 117.661 orang. Sebanyak 6.773 koperasi yang belum operasional itu, minimal sudah punya gerai dan menunggu petunjuk Dinas Koperasi dan UMKM," kata Ahmad Luthfi.

Dari 1.750 KDKMP yang beroperasi, sebanyak 1.444 unit bergerak di berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, hingga Elpiji. Sementara 306 koperasi lainnya berfokus pada bisnis utama KDKMP, yaitu sembako, apotek, gudang, dan simpan pinjam. Rata-rata setiap koperasi memiliki dua hingga empat gerai, menunjukkan kesiapan infrastruktur yang baik.

• Gus Yasin Ajak Mahasiswa Undip Bantu Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinan dengan Data
• Dukungan Bupati Etik Suryani Buahkan Penghargaan, Sukoharjo Jadi Teladan Gerakan Zakat Nasional

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bersinergi dengan BUMD seperti Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) untuk sektor pangan dan JPEN untuk Elpiji, termasuk pemanfaatan biogas sebagai alternatif gas 3 kg.

Dalam rapat, Ahmad Luthfi juga mengusulkan penambahan sub-pangkalan Elpiji dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih komprehensif, mengingat adanya perbedaan potensi dan sumber daya di setiap desa. Ia menekankan pentingnya kesamaan persepsi di antara bupati dan wali kota agar program KDKMP bisa linier hingga ke tingkat desa.