JAKARTA (Soloaja.co) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut menyampaikan pendapatnya soal kontroversi revisi Undang-Undang (UU) TNI yang tengah diperbincangkan. Manjan Danjen Kopassus ini melibai revisi belum perlu dilakukan. UU yang sudah ada selama ini dinilai berjalan dengan baik.

"Ada undang-undang yang telah berjalan lama, dan menurut saya berjalan dengan baik," kata Prabowo kepada wartawan, Jumat, 11 Mei 2023.

• Usulan Revisi UU TNI Melebar Isu Anggaran
• Konsep Green Building Gudang Baru Blibli, Pertegas Komitmen Layanan Terbaik Bagi Pelanggan

Prabowo mengatakan UU yang ada saat ini masih relevan. Regulasi yang ada sudah selaras dengan misi pemerintah menjamin tugas pokok fungsi (Tupoksi) dan transparansi TNI.

"Kita mencegah pembocoran, kita mencegah korupsi, semua ini sangat tegas Presiden menghendaki pengawasan yang ketat dan kuat," ujar dia.

Sebagaimana informasi yang beredar dalam tiga hari terakhir, Markas Besar TNI tengah menggodok rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi antara lain menyasar pada pengelolaan anggaran TNI agar tidak lagi melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan).

• Menteri ATR, Gubernur Ganjar dan Walikota Gibran Launching Surakarta Kota Lengkap
• HUT ke-53 Women's Internasional Club' Solo Eksis Sharing and Caring

Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI, di berbagai kementerian.

Muncul kekhawatiran revisi UU TNI bakal mengembalikan dwifungsi ABRI. Hal paling kritis dalam revisi itu, TNI ingin mengajukan kebutuhan anggaran langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa melalui Kemhan.