SEMARANG (Soloaja.co) - Provinsi Jawa Tengah sekali lagi membuktikan diri sebagai yang terdepan dalam pelayanan publik. Berdasarkan data nasional, pelayanan publik di provinsi ini dinilai sangat baik, bahkan Kabupaten Semarang berhasil menempati peringkat kelima nasional.

Penilaian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi II DPR RI, Mohamad Toha, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Semarang pada Rabu, 17 September 2025.

"Ini menandakan Jawa Tengah terkait pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan," ujar Ahmad Luthfi.

• Revolusi Pembayaran Trans Jateng, Lebih Modern dan Mudah
• SPBU Swasta Sepi BBM, 5 Alternatif Ramah Lingkungan yang Bisa Kamu Lakukan

Peran Kunci Sumber Daya Manusia dan Integrasi Sistem

Menurut Gubernur, kunci utama keberhasilan ini terletak pada sumber daya manusia (SDM), khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). "Secanggih apa pun sarana pelayanan publik... apabila SDM-nya tidak baik, maka akan percuma," tegasnya. Ia mengingatkan para ASN bahwa mereka adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani.

Meskipun demikian, Gubernur mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait integrasi sistem dan teknologi. Banyak software yang digunakan masih lambat, menghambat proses pelayanan. Oleh karena itu, ia mendorong koordinasi lintas sektoral agar masalah ini dapat segera diatasi.

Dorongan untuk Integrasi Nasional dan Peningkatan Kapasitas ASN

Dalam kesempatan ini, Ahmad Luthfi juga mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar ada pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Ia menyoroti masalah yang sering terjadi, di mana setiap pergantian pimpinan, aplikasi atau sistem yang digunakan juga ikut berganti. Hal ini membingungkan masyarakat dan menghambat kesinambungan program.

• Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Dijamin Gratis, Hindari Calo yang Bisa Rugikan Pekerja!
• Bingung Sehari di Salatiga Mau ke Mana? Cek Ide Perjalanannya!

"Kalau gonta-ganti nanti masyarakat sendiri yang bingung. Kita harus mempunyai integrasi pelayanan publik secara nasional yang itu menjadi road map, sehingga siapapun yang menjabat... bisa sinergis," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, sependapat bahwa integrasi nasional sangat diperlukan. Namun, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi para ASN yang bertugas di garis depan. "Setiap ada kebijakan, petugas... harus bisa menjelaskan sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat," pungkasnya.

Dengan terus berfokus pada peningkatan SDM dan integrasi sistem, Jawa Tengah bertekad menjadi percontohan ideal bagi provinsi lain dalam memberikan layanan publik yang cepat, efisien, dan ramah bagi masyarakat.