SEMARANG (Soloaja.co) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja antikorupsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan KPK, Pemprov Jateng berhasil mencapai skor 90,8.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, usai acara Hari Antikorupsi Sedunia dan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2025 tingkat Provinsi Jateng, di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (4/12/2025).

• MPR RI Goes To UNS, Bahas Urgensi Transisi Energi
• Investor Dubai Siap Investasi di Jateng, Bangun Pabrik Pupuk Urea

Menurut Setyo, Jawa Tengah berada di jalur yang tepat dalam memperkuat pencegahan korupsi, dibuktikan dengan skor MCP yang bagus. Ia menjamin proses survei dilakukan secara objektif dengan melibatkan pegawai, masyarakat, hingga para ahli, serta memastikan tidak adanya conflict of interest.

“MCP itu cerminan kinerja nyata. Kalau ada yang kurang, ya diperbaiki. Yang sudah bagus, tingkatkan,” ujar Setyo, yang juga mengingatkan bahwa komitmen antikorupsi harus diwujudkan setiap hari, tidak hanya pada 9 Desember.

Capaian Tertinggi Nasional dan Desa Antikorupsi Terbanyak

Selain skor MCP 90,8, Pemprov Jateng juga mencatat beberapa prestasi signifikan yang diakui secara nasional:
* Skor Stranas-PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) 2023-2024: Mencapai 98,2, skor tertinggi secara nasional.
* Indeks Integritas KPK: Menjadi satu-satunya provinsi yang berstatus kategori “terjaga” dengan nilai 79,47.
* Desa Antikorupsi: Jawa Tengah menjadi provinsi dengan desa antikorupsi terbanyak, yakni 113 desa yang tersebar di 29 kabupaten.

• Mau Upload Recap ke IG Story? Ini Cara Buat YouTube Recap 2025
• Blibli Histeria 12.12 Resmi Dibuka: Tebar Diskon Hingga Rp12 Juta dan Harga Spesial Serba 12

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi evaluasi penting bagi daerah. “Ini momentum berharga untuk mereviu kinerja kita. Yang kurang diperbaiki, yang sudah baik harus dijaga,” ujarnya.

Gubernur Luthfi juga menekankan pentingnya membangun budaya integritas secara konsisten. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk memperbesar gerakan antikorupsi, mulai dari desa hingga kota, dan menggencarkan Program Sekolah Berintegritas yang kini telah diikuti oleh 104 sekolah sejak 2023.